ANALISIS

Ironi Pajak Era Jokowi: Si Miskin Tercekik, Si Kaya Diservis

Yuli Yanna Fauzie | CNN Indonesia
Kamis, 10 Jun 2021 07:33 WIB
Ekonom menilai wacana pajak baru Pemerintahan Jokowi akan menyuburkan ketimpangan karena yang miskin kian tertekan, sedang yang kaya mendapat relaksasi pajak.
Ekonom menilai wacana pajak baru Pemerintahan Jokowi akan menyuburkan ketimpangan karena yang miskin kian tertekan, sedang yang kaya mendapat relaksasi pajak. Ilustrasi. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan).

Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad mewanti-wanti pemerintah atas wacana aturan pajak baru ini. Ia menilai kebijakan pemerintah berpotensi membuat pemulihan ekonomi semakin jauh. Di sisi lain, jurang ketimpangan semakin menganga lebar.

"Apalagi kalau PPN sembako diterapkan, ini dampaknya bisa multiplier ke inflasi, ke ekonomi, ke kemiskinan yang semakin tinggi, ketimpangan juga. Tentu, seberapa besar dampaknya masih perlu dihitung, tapi mininal garis batas kemiskinan akan naik," jelas Tauhid.

"Ketika harga bahan pokok naik karena PPN, maka masyarakat akan mengurangi konsumsi, otomatis barang yang diperjual-belikan berkurang, pengusaha pun mengurangi produksi dan pendapatan mereka turun. Ekonomi turun juga. Efek ini yang kajiannya harus segera dipaparkan pemerintah ke publik dulu," lanjutnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Agenda reformasi perpajakan yang selama ini rajin digaungkan pun menjadi sia-sia karena tidak akan pernah terimplementasi. Sebab, pemerintah justru sibuk mencari-cari pajak baru, bukan membenahi sistem yang selama ini kurang efektif. 

Akibatnya, rasio pajak Indonesia belum tentu bisa naik dan akan tetap tertinggal bila dibandingkan negara-negara tetangga, seperti Malaysia dan Filipina.

Dampak lebih luasnya, Indonesia akan semakin tertinggal dan sulit naik kelas dari negara berpendapatan menengah (middle income country) menjadi negara maju (high income country).

Bhima memberikan gambaran dampak lain dari berbagai aturan pajak ini. Menurut dia, ketimpangan yang terlalu lebar justru bisa membuat orang kaya merasa tidak aman berbisnis dan tinggal di Indonesia.

"Orang kaya dapat penghasilan dari bisnis di indonesia yang notabene konsumennya kelas menengah dan bawah. Tetapi karena merasa tidak aman, akhirnya dana disimpan keluar negeri," ungkapnya. 

Hal ini nantinya juga tidak akan menggerakkan ekonomi di dalam negeri. Begitu pula dengan tax amnesty yang diberikan berkali-kali. 

"Ini mengkhianati wajib pajak yang sudah bayar tebusan pada tax amnesty jilid I pada 2016," pungkasnya. 

(bir)

HALAMAN:
1 2
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER