Airlangga Minta Tambah Anggaran Rp108,1 M ke DPR untuk 2022

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta tambahan anggaran Rp108,1 miliar dalam pagu indikatif APBN 2022 ke DPR.

Anggaran tersebut akan digunakan untuk program dukungan manajemen dan koordinasi pelaksanaan kebijakan yang masing-masing besarannya mencapai Rp26 miliar dan Rp82,1 miliar.

"Dengan usulan tambahan Rp108,1 miliar, total anggaran menjadi Rp503,01 miliar," ujarnya dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR, Senin (14/6).

Airlangga mengatakan anggaran tambahan untuk program dukungan manajemen akan dialokasikan untuk peningkatan kompetensi jabatan fungsional dan penyederhanaan birokrasi sebesar Rp3 miliar serta peningkatan layanan publikasi kebijakan sebesar Rp15 miliar.

Selain itu, anggaran juga akan digunakan untuk layanan sarana prasarana internal seperti penggantian lift, peralatan pengolah data dan kesehatan sebesar Rp8 miliar.

Sedangkan tambahan anggaran program pelaksanaan kebijakan akan diusulkan untuk penyelenggaraan G20 sebesar Rp 62,1 miliar.

"Ada penugasan tambahan yaitu terkait dengan penyelenggaraan kegiatan Sherpa Presidensi G20, sebagaimana amanat Keputusan Presiden nomor 25 tahun 2021 sebesar Rp62,1 miliar," tutur Airlangga.

Anggaran lainnya akan digunakan untuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional sebesar Rp15 miliar serta pengembangan food estate sebesar Rp5 miliar.

Airlangga juga menyebutkan bahwa Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memperoleh pagu indikatif sebesar Rp394,9 miliar pada 2022. Itu lebih rendah dari 2021 yang sebesar Rp443,33 miliar.

"Terkait dengan pagu indikatif Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berdasarkan surat bersama Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan, pagu indikatif 2022 itu sebesar Rp349,9 miliar, turun Rp49 miliar atau 11 persen dari pagu alokasi 2021," tandasnya.