Kronologi BLT UMKM Cair ke PNS hingga Orang Meninggal

CNN Indonesia | Kamis, 24/06/2021 06:45 WIB
BPK menemukan penyaluran dana BLT bagi UMKM atau dikenal sebagai program BPUM senilai Rp1,18 triliun bermasalah. Berikut kronologinya. BPK menemukan penyaluran dana BLT bagi UMKM atau dikenal sebagai program BPUM senilai Rp1,18 triliun bermasalah. Berikut kronologinya.Ilustrasi UMKM. (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar).
Jakarta, CNN Indonesia --

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan penyaluran dana bantuan langsung tunai (BLT) bagi UMKM atau dikenal sebagai program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) senilai Rp1,18 triliun bermasalah. Salah satu persoalannya adalah dana bocor ke sasaran yang tidak tepat, seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS) hingga orang yang sudah meninggal dunia.

"Terdapat 414.590 penerima tidak sesuai dengan kriteria sebagai penerima BPUM dan penyaluran dana BPUM kepada 22 penerima tidak sesuai surat keputusan penerima BPUM, serta duplikasi penyaluran BPUM kepada satu penerima," tulis BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPP 2020 seperti dikutip CNNIndonesia.com, Rabu (23/6).

Rinciannya, dana BLT UMKM senilai Rp101,9 miliar justru mengalir ke PNS dan ASN lainnya. Lalu, senilai Rp3,34 miliar ke penerima ganda, Rp46,45 miliar ke bukan pelaku usaha mikro, Rp28,39 miliar justru ke penerima yang tengah mengajukan kredit di bank, dan Rp673,9 miliar masuk kantong penerima dengan NIK yang tidak sesuai.


Sisanya, dana sebanyak Rp49,01 miliar ke penerima dengan NIK anomali, Rp91,86 miliar ke orang yang sudah meninggal dunia, Rp19,2 juta ke penerima yang sudah pindah ke luar negeri, dan Rp2,4 juta ke penerima yang diduga datanya diduplikasi.

Kendati begitu, temuan ini langsung dibantah oleh Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. Menurut Teten, data yang digunakan sejatinya keliru dan kementerian sudah memberi klarifikasi ke BPK.

BPK pun sudah menerima klarifikasi tersebut dan memberikan rekomendasi yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh kementerian. Oleh karenanya, BPK kemudian menyematkan status wajar tanpa pengecualian (WTP) bagi laporan keuangan kementerian pada 2020.

"Itu keliru. Itu data yang belum diklarifikasi. (Kemenkop) sudah (mengklarifikasi). Dan tahun ini Kemenkop (dapat status) WTP," ungkap Teten kepada redaksi.

Lantas bagaimana penyaluran dana BLT UMKM bisa jadi tidak tepat sasaran dan jadi temuan BPK? Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim menjelaskan kronologinya.

"Kemungkinan (temuan BPK) bersumber dari laporan awal hasil pemeriksaan BPK atas penyaluran BPUM sekitar Desember 2020," jelas Arif.

Menurut Arif, data yang tidak tepat tersebut terjadi karena dua hal. Pertama, belum ada basis data yang tunggal terkait UMKM.

Kedua, waktu pendataan dan penyaluran yang sangat terbatas sebagai dampak dari pandemi virus corona di Indonesia. Pemerintah mau tidak mau harus bergerak cepat menyalurkan bantuan.

"Sehingga dibutuhkan kecepatan penyaluran kepada UMKM yang terkena dampak," ucapnya.

Namun, sambungnya, data dan temuan itu kemudian langsung diklarifikasi oleh kementerian. Klarifikasi pun sudah diberikan ke BPK dan telah diteriam oleh lembaga pemeriksa.

Selanjutnya, BPK memberikan sejumlah rekomendasi kepada Kementerian Koperasi dan UKM. Rekomendasi itu langsung ditindaklanjuti kementerian per Maret 2021.

"Kami tidak lanjuti sesuai rekomendasi Tim BPK dan tindak lanjut KemenkopUKM tersebut sudah dilakukan pengujian dapat diterima oleh Tim BPK," ujarnya.

Arif mengatakan tindak lanjut yang sudah dilakukan, yaitu pertama, bagi penerima BPUM yang belum melakukan pencairan dana, maka dana langsung diblokir. Dengan begitu, dana belum sempat dipakai oleh penerima.

Kedua, untuk penerima BPUM yang telah melakukan pencairan sebagian atau dana terlanjur tidak utuh, maka dilakukan penarikan sisa atau auto grab fund oleh bank penyalur. Ketiga, hasil pemblokiran dan auto grab fund atas penerima yang tidak sesuai dengan kriteria selanjutnya disetorkan kembali ke kas negara.

"Telah dilakukan penyetoran sesuai rekomendasi BPK dan telah dilakukan pengujian terhadap dana yang disetorkan ke kas negara," tuturnya.

Sayangnya, Arif belum merinci besaran nilai dari pengembalian dana yang sudah dikembalikan ke APBN. Namun, ia memastikan semua pelaksanaan rekomendasi sudah dinilai oleh BPK.

"Dan laporan keuangan KemenkopUKM mendapatkan opini WTP," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]



(uli/age)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK