Jokowi Cuma Anggarkan Rp298 T Buat Belanja Militer

CNN Indonesia | Rabu, 23/06/2021 15:00 WIB
Menteri PPN Suharso Monoarfa mengungkapkan anggaran belanja militer Indonesia masih di bawah 1 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Menteri PPN Suharso Monoarfa mengungkapkan anggaran belanja militer Indonesia masih di bawah 1 persen dari Pendapatan Domestik Bruto. Ilustrasi. (ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJA).
Jakarta, CNN Indonesia --

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya menganggarkan belanja militer US$20,7 miliar atau sekitar Rp298,08 triliun (kurs Rp14.400 per dolar AS) selama periode 2020-2024.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan angka itu dihitung dari umur teknologi militer yang akan dibeli selama 15 tahun. Selain itu, pemerintah juga memperhitungkan dengan produk domestik bruto (PDB) saat ini.

"Kami ambil waktu sekitar 15 tahun, tapi karena teknologi 15 tahun, berapa kira-kira pertumbuhan ekonomi dan total PDB selama 15 tahun dan dapat angka," ucap Suharso dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR, Rabu (23/6).


Suharso menjelaskan anggaran belanja militer Indonesia masih di bawah 1 persen dari PDB. Menurutnya, ada sekitar 30 negara yang alokasi belanja kebutuhan militer di bawah 1 persen terhadap PDB.

"Jadi termasuk negara-negara seperti Afrika, Amerika Latin, dan negara-negara kecil. Indonesia sekarang nomor 16 hari ini dari total PDB dunia," ujar Suharso.

Sementara, rata-rata negara maju menganggarkan belanja militer di atas 1 persen dari PDB. Bahkan, beberapa ada yang di atas 2 persen dari PDB.

"Ada 1,5 persen dari PDB, ada juga yang di atas 1 persen. Tapi 30-an negara di bawah 1 persen," imbuh Suharso.

Suharso menjelaskan jumlah batalyon di Indonesia tak cukup untuk menjaga 514 kabupaten/kota. Sejauh ini, Indonesia hanya punya 300 batalyon.

"Saya baru tahu misalnya jumlah batalyon Indonesia tidak cukup untuk seluruh 514 kabupaten/kota," terang Suharso.

Sementara, ia juga merekomendasikan bahwa alat militer yang dibeli harus memiliki teknologi mumpuni. Artinya, bisa bertahan hingga tiga sampai lima tahun ke depan.

"Harus ada jaminan bahwa teknologi ini benar-benar teknologi terbaru juga," jelasnya.

Terkait sumber dananya, Suharso menyatakan mayoritas pinjaman luar negeri digunakan untuk membeli alat militer. Namun, ia tak merinci berapa persen pinjaman dari luar negeri yang digunakan untuk membeli alat militer.

"Faktor pinjaman luar negeri paling besar itu adalah belanja-belanja militer," jelas Suharso.

Di sisi lain, Kementerian Pertahanan dikabarkan akan melakukan pembelian alpalhankam untuk memenuhi kebutuhan tiga matra Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Rencana ini tertuang dalam dokumen rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) Kementerian Pertahanan dan TNI tahun 2020-2024. Perpres itu merupakan tindak lanjut rencana strategis khusus 2020-2024.

Dalam dokumen itu, Kementerian Pertahanan disebutkan akan mengajukan pinjaman ke luar negeri. Rencananya, pengadaan alat-alat tersebut dijalankan hingga 2044 mendatang.

[Gambas:Video CNN]



(aud/sfr)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK