Covid-19 Naik, PMI Manufaktur RI Turun ke 53,5 pada Juni 2021

Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur Indonesia turun dari 55,3 pada Mei 2021 menjadi 53,5 pada Juni 2021. Penurunan diduga terjadi karena pengaruh lonjakan kasus virus corona atau covid-19.

Menurut Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu, PMI Manufaktur sebelumnya berhasil naik seiring dengan efektivitas kebijakan PPKM Mikro dalam menurunkan kasus covid-19. Namun, indeks mulai menurun begitu kasus melonjak pada beberapa minggu terakhir pada Juni 2021.

Di sisi lain, lonjakan kasus covid-19 membuat pekerjaan industri menumpuk dan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memenuhi pesanan. Tak hanya itu, harga input dan output pun meningkat cepat dan berpotensi berakhir kenaikan pada konsumen.

"Di sini terletak urgensi bagi seluruh pemangku kepentingan, tidak hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat luas untuk bisa bahu membahu menurunkan kasus covid-19 dengan segera," ucap Febrio dalam keterangan resmi, Kamis (1/7).

Kendati begitu, Febrio menilai indeks ini masih cukup baik karena aktivitas industri masih berada di level ekspansi. Begitu juga dengan output industri, permintaan domestik, dan ekspor.

Dengan kondisi ini, lanjut Febrio, program vaksinasi dan penanganan covid-19 harus segera dipercepat. Di samping itu, pemerintah tetap memberikan bauran kebijakan fiskal yang tepat bagi masyarakat.

"Agar dampak intervensi pemerintah semakin efektif, masyarakat luas juga diharapkan mengambil peran dengan terus melaksanakan protokol Kesehatan 5T," tuturnya.

Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengaku bersyukur PMI Manufaktur Indonesia masih berada di level ekspansif, meski menurun.

"Artinya, masih ada gairah usaha di tengah dampak peningkatan kasus covid-19," ujar Agus dalam keterangan terpisah.

Sebagai informasi, jumlah kasus covid-19 di Indonesia mencatatkan rekor tertinggi mencapai 21 ribu kasus dalam sehari pada beberapa hari terakhir. Saat ini, total kasus telah mencapai 2,1 juta orang.

Atas kondisi ini, pemerintah meningkatkan status kebijakan PPKM dari semula PPKM Mikro menjadi PPKM Darurat. Kebijakan terbaru memutuskan mal tidak bisa beroperasi dan perkantoran harus memperkerjakan karyawannya 100 persen dari rumah.

[Gambas:Video CNN]