Data Menhub: PPKM Darurat Belum Banyak Tekan Mobilitas
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat yang dimulai sejak 3 Juli lalu belum efektif menekan pergerakan orang di wilayah Jawa dan Bali.
Di Jabodetabek, misalnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mencatat hingga kemarin, Rabu (7/7), persentase penurunan mobilitas masih di bawah 30 persen dari masa sebelum PPKM darurat.
"Arahan dari Bapak Presiden melalui Pak Menkomarves bahwa untuk menurunkan angka kasus harian covid-19 di Indonesia, diperlukan penurunan tingkat mobilitas masyarakat sekitar 30 sampai 50 persen," ujarnya dikutip dari keterangan resmi, Kamis (8/7).
Budi mencatat, pada Senin dan Selasa lalu, pergerakan penumpang KRL Jabodetabek baru turun 21 persen-25 persen menjadi sekitar 237 ribu hingga 267 ribu penumpang per hari, dibandingkan dengan seminggu sebelum masa PPKM darurat, sekitar 319 ribu hingga 330 ribu penumpang per hari.
Hal serupa terjadi pada moda transportasi bus. Tercatat, pergerakan penumpang di 31 terminal Tipe A selama PPKM Darurat hanya turun 31,5 persen menjadi sekitar 30 ribu penumpang per hari dari sebelum masa PPKM Darurat yang mencapai 53 ribu penumpang per hari.
Sementara, pada angkutan penyeberangan pergerakan penumpang turun sekitar 19 persen menjadi 35 ribu penumpang per hari, dibandingkan sebelum masa PPKM Darurat mencapai sekitar 46 ribu penumpang per hari.
Pada kendaraan pribadi, dari pantauan pergerakan kendaraan di 4 Gerbang Tol Utama (Cikampek Utama, Kalihurip Utama, Cikupa, dan Ciawi), pergerakan kendaraan yang masuk Jabodetabek cuma turun 28 persen menjadi sekitar 87 ribu kendaraan per hari. Padahal, masa sebelum PPKM Darurat mencapai 120 ribu kendaraan per hari.
Sedangkan, pergerakan kendaraan yang keluar Jabodetabek merosot 16 persen menjadi sekitar 99 ribu kendaraan per hari. Pada masa sebelum PPKM Darurat pergerakannya mencapai 117 ribu kendaraan per hari.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan menyebutkan penurunan mobilitas di Jawa-Bali membaik hingga hari ke-5 penerapan PPKM Darurat. Ini terlihat dari menurunnya jumlah kabupaten/kota yang "berwarna hitam" dari 35 menjadi 27.
"Sampai tanggal 6 Juli, kita lihat kabupaten/kota yang berwarna hitam masih banyak di Jawa Timur dan Bali. Penurunan mobilitasnya belum signifikan. Ini perlu mendapatkan perhatian lebih ketat, kuncinya pengetatan," ucapnya saat rapat koordinasi implementasi PPKM darurat di Jatim dan Bali secara virtual, Rabu (7/7).
Menurut Luhut penurunan mobilitas minimal 30 persen untuk menekan kenaikan kasus adalah hal yang tak bisa ditawar. Bahkan, idealnya, penurunan minimal 50 persen.
"Ini berkali-kali saya katakan, 30 persen itu batas minimum. Kita mau sebenarnya penurunannya itu 30-50 persen, ya paling tidak 40 persen. Baru itu akan menjadi membaik," katanya.
Lebih lanjut, Luhut menjelaskan ada sepuluh kabupaten/kota dengan penurunan mobilitas terendah berada di Bali dan Jawa Timur, yaitu Karangasem Bali -4,72, Tabanan Bali -7,00, Jembrana Bali -7,11, Buleleng Bali -8,42, Bangli Bali -9,53, Klungkung Bali -9,83, Denpasar Bali -10,12 dan Badung Bali -10,75.
Di Jawa Timur, penurunan mobilitas meningkat. Namun, Mojokerto, Jember, Banyuwangi, Nganjuk, dan Kota Pasuruan paling rendah. Ketika peningkatan penurunan mobilitas di Jawa Timur pun terjadi pada semua kabupaten kota, kecuali Sampang, Pamekasan, dan Kota Batu.
Berdasarkan hal tersebut, belum ada penurunan mobilitas di atas 30 persen di Jawa Timur maupun di Bali. "Jatim dan Bali ini lebih rendah dibandingkan provinsi lainnya, perlu upaya lebih keras untuk menurunkan mobilitas setidaknya di atas 30 persen," kata Luhut.