RI Turun Kelas Berpotensi Bikin Investor 'Putar Balik'

Penurunan status Indonesia dari kelompok negara berpenghasilan menengah ke atas (upper middle income country) menjadi negara berpenghasilan menengah ke bawah (lower middle income country) versi Bank Dunia dinilai memberikan dampak tak langsung kepada masyarakat.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov mengatakan penurunan status ini akan memengaruhi sikap investor dalam menanamkan dananya di Indonesia.

"Kalau kondisinya seperti ini, status Indonesia menjadi negara berpenghasilan menengah ke bawah, mungkin investor cenderung ke negara-negara bertengger di kelompok penghasilan menengah ke atas," ucap Abra kepada CNNIndonesia.com, Kamis (8/7).

Jika investor mengurungkan niat untuk menanamkan dana di Indonesia, otomatis lapangan kerja akan semakin terbatas. Alhasil, masyarakat akan kesulitan dalam mencari pekerjaan.

"Menciptakan lapangan kerja akan semakin berat karena status Indonesia jadi negara berpenghasilan menengah ke bawah," ujar Abra.

Selain itu, Abra mengatakan target Indonesia untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi (high income country) pada 2045 akan semakin sulit dicapai. Setidaknya, ia memproyeksi Indonesia bertahan di kelompok negara berpenghasilan menengah ke bawah dalam waktu satu sampai dua tahun ke depan.

Untuk itu, Indonesia harus menggenjot pertumbuhan ekonomi lebih dari 7 persen untuk kembali ke kelompok negara berpendapatan menengah ke atas. Setelah itu, Indonesia baru bisa masuk ke kategori negara berpendapatan tinggi.

"Mimpi mengejar untuk menjadi negara maju pada 2045 akan semakin berat kalau misalkan ini tidak bisa dikembalikan ke situasi sebelum pandemi," jelas Abra.

Di sisi lain, Ekonom Universitas Indonesia (UI) Fithra Faisal mengatakan terdapat dampak positif dari penurunan status RI menjadi negara berpendapatan menengah ke bawah. Salah satunya, Indonesia bisa kembali mendapatkan fasilitas Official Development Assistance (ODA)

"Bisa dapat fasilitas utang dengan jatuh tempo yang panjang sampai 30 tahun dan suku bunga rendah 0,25 persen," ucap Fithra.

ODA merupakan alternatif pembiayaan dari negara lain untuk pembangunan sosial dan ekonomi. Fasilitas ODA juga akan membuat Indonesia mendapatkan bunga rendah ketika mengajukan utang.

Selain itu, Indonesia juga berpotensi mendapat lebih banyak vaksin gratis dari berbagai negara. Fithra mengatakan beberapa negara berkomitmen untuk membantu negara berpenghasilan menengah ke bawah terkait vaksin.

"Beberapa kali Indonesia dapat vaksin gratis, tapi dengan status yang turun, Indonesia bisa dapat fasilitas lebih signifikan," jelas Fithra.

Sementara, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu mengatakan penurunan pendapatan nasional bruto per kapita Indonesia tak bisa dihindari di tengah pandemi covid-19. Pasalnya, ekonomi domestik terkontraksi sepanjang 2020.

"Pandemi telah menciptakan pertumbuhan ekonomi negatif di hampir seluruh negara, termasuk Indonesia. Dengan demikian angka penurunan pendapatan per kapita Indonesia merupakan sebuah konsekuensi yang tidak terhindarkan," ungkap Febrio dalam keterangan resmi.

Kontraksi ekonomi Indonesia membuat GNI per kapita turun dari US$4.050 pada 2019 menjadi US$3.870 pada 2020. Hal ini membuat Indonesia kembali masuk pada kategori negara berpendapatan menengah ke bawah.

Ia mengatakan ekonomi Indonesia minus 2,1 persen sepanjang 2020. Meski begitu, realisasi itu lebih baik dibandingkan dengan beberapa negara G-20 dan ASEAN.

Salah satunya India yang mencatatkan kontraksi ekonomi hingga 8 persen pada 2020. Lalu, Afrika Selatan yang minus 7 persen, Brazil minus 4,1 persen, Thailand minus 6,1 persen, Filipina minus 9,5 persen, dan Malaysia minus 5,6 persen.

[Gambas:Video CNN]