Mendagri Minta Pemda Beri Bansos Sembako: Biar Kelihatan

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta kepala-kepala daerah memberikan bantuan sosial (bansos) dalam bentuk sembako atawa non tunai kepada masyarakat terdampak covid-19 yang belum mendapatkan bansos tunai dari Kementerian Sosial.

Anggaran untuk bantuan tersebut dapat diambil dari APBD atau pagu anggaran di dinas sosial masing-masing daerah.

"Di daerah tingkat 1 atau tingkat 2 di dinas sosial masing-masing itu ada mata anggaran bansos dan jaring pengaman sosial. Ini dapat digunakan. Diharapkan disalurkan kepada yang terdampak dalam bentuk fisik sembako biar kelihatan di masyarakat," ujarnya dalam konferensi pers virtual, Jumat (9/7).

Selain dari APBD, ia juga mendorong pemerintah daerah untuk memanfaatkan bantuan langsung tunai (BLT) dana desa.

"Dapat dimanfaatkan 8 persen dari dana desa untuk kepentingan bansos. Karena ada Permenkeu (Peraturan Menteri Keuangan) 8 persen dari APBD khususnya dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil 8 persen digunakan untuk kepentingan penanganan covid," imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan bantuan dari Pemda diimbau dalam bentuk barang atau sembako dan bukan dana tunai untuk menghindari penyelewengan, serta agar lebih mudah dalam proses monitoring dan evaluasi.

Ia juga menyampaikan bahwa masih banyak BLT dana desa yang belum termanfaatkan dan perlu disalurkan kepada warga yang membutuhkan.

"Masih ada pintu untuk bisa memberikan bantuan itu dari BLT dana desa. Karena itu dari kuota 8 juta, yang tercatat baru 5 juta. Jadi desa-desa yang betul-betul ada rakyatnya yang membutuhkan bisa juga diambil dari BLT desa," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]