Faisal Basri soal Vaksin Berbayar: Pemerintah Tidak Amanah
Ekonom Senior Faisal Basri kembali mengkritik kebijakan pemerintah soal vaksin berbayar oleh PT Kimia Farma (Persero) Tbk. Bahkan ia merespons pernyataan BUMN Farmasi yang mengklaim tidak mencari untung dari program vaksin gotong royong untuk individu.
"Jika tak cari untung, jadi operator vaksinasi saja untuk mempercepat herd immunity. Dulu ngakunya sebagai peluang bisnis," sindirnya melalui akun @FaisalBasri, Rabu (14/7).
"Akui saja lah dengan jujur. Stok vaksin berbayar sebentar lagi mendekati 15 juta dosis. Target vaksin berbayar korporasi yang dikoordinir Kadin seret. Harus ada langkah penyelamatan stok vaksin," lanjut Faisal.
Faisal mengakui sempat mengusulkan pemerintah untuk membeli stok vaksin yang dikelola oleh BUMN. Namun, usul itu ditolak pemerintah. Menteri Kesehatan, kata Faisal, menolak karena harga terlalu mahal. Sementara, pemerintah bisa membeli lebih murah.
Menurut Menteri Kesehatan, seperti disampaikan Faisal, vaksin yang dikuasai BUMN didapat murni dari business to business.
"Barang publik kok diprivatisasi? Ya salah pemerintah sendiri. Sedari awal memang pemerintah yang membuka opsi bisnis kok. Vaksinasi dianggap peluang bisnis oleh BUMN," ujarnya.
Produsen vaksin covid-19, sambung dia, tentu saja mengenakan harga lebih mahal untuk motif business to business. Oleh karena itu, pengadaan vaksin seharusnya terpusat oleh pemerintah. Sehingga daya tawarnya tinggi.
"Ini yang kerap saya katakan sebagai wujud ungoverned government atau pemerintah yang tidak amanah," tegas Faisal.
Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir angkat suara soal pro dan kontra vaksin berbayar. Menurut dia, pemerintah mengejar vaksinasi karena harus berpacu dengan lonjakan kasus covid-19 akibat varian delta. Sementara, banyak rumah sakit dan tenaga kesehatan berguguran akibat lonjakan kasus tersebut.
"Apa salahnya kalau kami ingin kurangi beban nakes yang ada di rumah-rumah sakit, apa salahnya? Kami ingin bantu dan ini ada penugasan yang jelas," ujarnya melalui rekaman video kepada media, Selasa (13/7).
Ia juga menampik tuduhan mengenai Kementerian BUMN berbisnis melalui vaksin berbayar. Ia menegaskan program vaksin berbayar murni bertujuan untuk percepatan program vaksinasi sebagaimana ditugaskan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Di sisi lain, Kementerian BUMN juga telah banyak membantu pelaksanaan vaksinasi program pemerintah maupun vaksin gotong royong bekerja sama dengan Kadin Indonesia. Semua vaksin tersebut diberikan secara gratis kepada masyarakat.
"Kami di Kementerian BUMN membuka juga di stasiun kereta api, di airport untuk bantu vaksinasi. Jadi, kalau tuduhan BUMN ini berbisnis, ya kami sekarang dilihat dari sisi lainnya, kami sudah bantu terus, nah vaksin gotong royong kami pun kerja sama dengan swasta," terang Erick.
Ia juga memastikan vaksin berbayar tidak akan menggunakan vaksin hibah dari sejumlah negara maupun organisasi internasional. Ia memastikan pemerintah telah mengalokasikan vaksin covid-19 sesuai dengan peruntukannya sehingga tidak bercampur pemanfaatannya.