Faisal Basri Usul Pengadaan Vaksin Covid-19 Satu Pintu

Ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri meminta pengadaan dan distribusi vaksin covid-19 di Tanah Air dilakukan dengan skema satu pintu, yaitu seluruhnya ditanggung oleh negara. Dengan begitu, pengadaan dan distribusi vaksin gratis dari pemerintah dan tidak ada vaksin berbayar.

Permintaan ini disuarakan Faisal menanggapi wacana vaksin berbayar secara individu dan sederet kekeliruan kebijakan dari pemerintah. Hal ini diungkapkannya melalui blog pribadinya, www.faisalbasri.com.

"Jadikan vaksin pengadaan BUMN farmasi itu sebagai stok nasional dalam pengelolaan sistem logistik vaksinasi satu pintu. BUMN farmasi murni sebagai operator vaksinasi untuk mempercepat pencapaian herd immunity," ungkap Faisal dalam posting berjudul 'Sepatutnya Pemerintah Membatalkan Program Vaksin Komersial alias Vaksin Rente', Kamis (15/7) yang dikutip CNNIndonesia.com.

Faisal pun coba menjelaskan berbagai kekeliruan kebijakan pemerintah terkait vaksin covid-19. Pertama, ia menilai kebijakan awal pemerintah terkait vaksin sebenarnya sudah salah karena ingin mengadakan dan mendistribusikan vaksin melalui dua skema, yaitu gratis dan mandiri alias berbayar.

Namun, kebijakan itu ditolak oleh berbagai kalangan. Salah satunya melalui petisi di situs change.org dengan tajuk Gratiskan Vaksin Covid-19 untuk Semua Rakyat Indonesia.

"Muncul penolakan, meluncur Petisi I dan Petisi II. Setelah diprotes keras, lalu semua gratis. Tetapi rencana semula (vaksin gratis dan berbayar), terus diwujudkan," ujarnya.

Hal ini memunculkan kekeliruan kedua, yaitu pemerintah memberikan izin vaksin berbayar kepada badan usaha. Pada kebijakan ini, PT Bio Farma (Persero) dan PT Kimia Farma Tbk melakukan pengadaan dan distribusi vaksin melalui kerja sama dengan Kadin Indonesia.

Pada skema ini, para pengusaha setuju untuk membayar sendiri pembelian vaksin untuk karyawan dan keluarga karyawan supaya bisa segera mendapat vaksin. Di sisi lain, pemerintah mengklaim kebijakan ini bisa meringankan beban APBN.

"Padahal menurut Menteri Keuangan program vaksinasi menyeluruh telah dijamin atau dialokasikan dalam APBN," imbuhnya.

Tapi di tengah jalan, program vaksin berbayar oleh para pengusaha yang dikenal dengan sebutan Vaksin Gotong Royong justru seret. Alih-alih melancarkan, pemerintah justru mengeluarkan wacana baru yang menjadi kesalahan ketiga, yaitu vaksin berbayar secara individu.

Kebijakan ini memungkinkan masyarakat untuk membeli sendiri vaksin mereka di jaringan apotek Kimia Farma. "Murni bisnis. Mana gotong royongnya? Rakyat masih berjibaku untuk divaksinasi," katanya.

Faisal menduga kebijakan akhir seperti ini sengaja dilakukan karena bisnis vaksin memang menggiurkan di masa pandemi. Apalagi, kebijakan vaksin berbayar memperbolehkan BUMN mengambil margin sekitar 20 persen dari pengadaan setiap dosis dan layanan vaksin yang diberikan.

Untuk itu, Faisal meminta berbagai kesalahan ini agar segera diakhiri.

"Lebih baik mengoreksi yang salah. Jika dibiarkan akan menimbulkan rangkaian kesalahan yang semakin panjang yang kian menjauh dari rasa keadilan," katanya.

Menurutnya, bila Kimia Farma atau BUMN farmasi lain sudah terlanjur memesan pembelian vaksin untuk program vaksin berbayar, maka sebaiknya kuota tersebut segera diambilalih oleh pemerintah. Setelah itu, pengadaan dan distribusi vaksin dijadikan satu pintu, yaitu sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah.

"Jika Kimia Farma dan BUMN farmasi lainnya sudah terlanjur pesan atau beli vaksin, pemerintah mengambil alih tanggung jawab. Karena pada awalnya BUMN farmasi hanya menjalankan penugasan pemerintah, sedangkan kebijakan pemerintah sudah berubah, maka rencana harus direvisi," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]