Sri Mulyani Ungkap APBD untuk Linsos Baru Cair 18 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani menemukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi baru cair sekitar Rp4,65 triliun atau 18,26 persen dari total pagu mencapai Rp25,46 triliun. Padahal dana tersebut berasal dari pemerintah pusat dan telah ditransfer ke daerah.

Ani merinci anggaran itu terdiri dari pos perlindungan sosial senilai Rp12,11 triliun dan pos pemberdayaan ekonomi untuk membantu usaha kecil hingga pedagang kaki lima sekitar Rp13,35 triliun.

Dari alokasi tersebut, realisasi penggunaan anggaran perlindungan sosial baru mencapai Rp2,3 triliun atau 19,2 persen dari pagu. Sementara penyaluran dana pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat baru cair Rp2,35 triliun atau 17,2 persen.

"Jadi dari APBD ada anggaran Rp25,46 triliun yang seharusnya bisa dirasakan. Saat ini kita melihat realisasinya masih sangat kecil," ucap Ani, sapaan akrabnya, saat konferensi pers Evaluasi Pelaksanaan PPKM Darurat, Sabtu (17/7).

Padahal dari total pagu itu, sambungnya, penyaluran dana seharusnya dibagi lagi untuk program bantuan sosial (bansos) mencapai Rp6,9 triliun. Lalu, masuk ke program bantuan makanan dan perlindungan sosial lainnya sekitar Rp5,2 triliun.

Ada juga untuk subsidi pertanian yang berada di pos pemberdayaan ekonomi dengan nilai pagu Rp11 triliun.

"Ini nanti kita harap akan segera dicairkan sehingga bisa dirasakan oleh masyarakat terutama dalam kondisi saat ini," tegasnya.

Lihat Juga : Pemerintah Rogoh Rp370 M untuk Tambah Suplai Oksigen

Sebelumnya, bendahara negara telah mengambil kebijakan pemotongan dana transfer ke daerah dari pos Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Pemotongannya sekitar 8 persen dari pagu masing-masing.

Total dana yang dikumpulkan mencapai Rp35,14 triliun. Dana ini selanjutnya akan dialihkan untuk tambahan dana penanganan dampak covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021.