Erick Thohir Tanggapi soal Pembatalan Vaksin Berbayar

Menteri BUMN Erick Thohir menanggapi pembatalan rencana vaksin gotong royong berbayar individu yang semula akan disalurkan melalui PT Kimia Farma (Persero) Tbk. Ia menuturkan vaksin gotong royong yang bekerja sama dengan Kadin Indonesia tetap berlanjut meski vaksin berbayar individu batal.

"Kami yang gotong royong itu kan jalan terus, dan kami bersama Kadin Indonesia kerja sama, sekarang dari 1,4 juta sudah ter-deliver dan itu mayoritas fasyankes (fasilitas pelayanan Kesehatan) swasta," ujarnya dalam acara Peresmian RSPJ Extensi Arafah Asrama Haji Embarkasi Jakarta, melalui Youtube pada Senin (19/7).

Ia menuturkan Kementerian BUMN tidak mungkin berdiri sendiri dalam penanganan pandemi covid-19, termasuk vaksinasi covid-19. Menurutnya, butuh kerja sama dari semua pihak agar program vaksinasi covid-19 berjalan lebih cepat di tengah lonjakan kasus covid-19.

"Saya tekankan tidak mungkin dengan pembangunan ekosistem sama-sama ini, kami BUMN berdiri sebagai menara gading sendiri tidak mungkin. Apalagi dengan vaksin gotong royong kami melibatkan banyak pihak swasta, untuk bagian penyuntikkan supaya hal ini lebih cepat," ujarnya.

Sebelumnya, pembatalan rencana vaksinasi covid-19 berbayar disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Ia menyampaikan Presiden Joko Widodo membatalkan vaksin berbayar usai mendapatkan masukan dari sejumlah pihak serta mempertimbangkan respons dari masyarakat.

"Presiden telah memberi arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma semua dibatalkan dan dicabut sehingga semua vaksin tetap dengan mekanisme yang digratiskan," kata Pramono dalam keterangan pers melalui Youtube Sekretariat Presiden.

Dengan demikian, mekanisme vaksin gotong royong menjadi hanya ditanggung oleh perusahaan. Jadi, pekerja tetap menerima vaksin covid-19 secara gratis.

Rencananya, vaksin covid-19 berbayar akan memanfaatkan jaringan klinik yang dimiliki oleh Kimia Farma sebanyak 1.300 klinik yang tersebar di Indonesia. Pemerintah mematok harga Rp321.660 per dosis dengan tarif maksimal pelayanan vaksinasi sebesar Rp117.910 per dosis.

Namun, Kimia Farma menunda penyelenggaraan vaksin berbayar yang sejatinya dimulai pada Senin (12/7) kemarin, hingga akhirnya diputuskan batal oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

[Gambas:Video CNN]