Kementerian BUMN mengatakan total 15 juta dosis vaksin hasil kerja sama PT Bio Farma (Persero) dan Sinopharm akan dialokasikan untuk program gotong royong pengusaha.
Sebelumnya, vaksin Sinopharm direncanakan dialokasikan untuk program vaksin gotong royong individu dan pengusaha. Namun, program vaksin berbayar perorangan kemudian dibatalkan.
"Insya Allah demikian," kata Wakil Menteri BUMN I Pahala Mansury kepada CNNIndonesia.com lewat pesan singkat, Sabtu (17/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Terpisah, Sekretaris Perusahaan Kimia Farma Ganti Winarno Putro menyatakan pengadaan vaksin Sinopharm khusus diperuntukkan program gotong royong, mekanisme pengadaannya terpisah dari program vaksin gratis dari pemerintah.
"Vaksin Sinopharm diperuntukkan untuk vaksinasi gotong royong. Seperti ketentuan pemerintah, vaksin yang digunakan untuk vaksinasi program pemerintah berbeda dengan vaksin yang digunakan untuk gotong royong," ujarnya.
Dia menambahkan bahwa mekanisme vaksinasi mengikuti ketentuan pemerintah agar memudahkan pelaksanaan vaksinasi.
Mengutip Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas PMK No 10/2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19, dijelaskan pelayanan vaksinasi gotong royong dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan miliki masyarakat/swasta dan BUMN yang memenuhi persyaratan.
Lihat Juga : |
"Bagi badan hukum/badan usaha yang memiliki fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi persyaratan, maka pelayanan vaksinasi gotong royong dapat dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang bersangkutan," tulis Pasal 22(3) beleid seperti dikutip pada Sabtu (17/7).
Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyampaikan Presiden Jokowi membatalkan vaksin berbayar atau vaksin gotong royong individu. Pramono mengatakan keputusan itu diambil setelah Jokowi mendapatkan masukan dan respons dari masyarakat.
"Presiden
telah memberi arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma semua dibatalkan dan dicabut sehingga semua vaksin tetap dengan mekanisme yang digratiskan," kata Pramono dalam keterangan pers melalui Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (16/7).
Pramono mengatakan terkait dengan vaksinasi gotong royong, mekanismenya tetap dilakukan melalui perusahaan, di mana perusahaan yang akan menanggung biaya vaksinasi bagi seluruh karyawannya.
"Sehingga mekanisme seluruh vaksin, baik itu vaksin gotong royong maupun yang sekarang mekanisme sudah berjalan, digratiskan pemerintah," kata Pramono.
(wel/dea)