Bahlil Keluarkan Jurus Tarik Investasi di Luar Jawa

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengungkap sejumlah jurus untuk mengerek investasi lokal maupun asing di Indonesia agar mengalir di luar Pulau Jawa. Tujuannya, agar sebaran investasi di dalam negeri merata ke setiap daerah.

"Dari awal saya katakan, pikiran, tentang transformasi ekonomi dengan hilirisasi, tapi selama ini hanya dibangun di daerah yang infrastrukturnya bagus seperti di Jawa, maka agar ke luar Jawa, pertama, kami kasih insentif," ungkap Bahlil saat konferensi pers virtual, Selasa (27/7).

Menurut Bahlil, insentif ini bisa dalam berbagai hal. Misalnya, insentif perizinan yang mudah hingga insentif fiskal.

"Yakinkan mereka dikasih izin dan insentif, jangan dipalak-palak. Kalau pengusaha sudah dipalak duluan, susah mereka datang ke daerah. Jadi, kita welcome (sambut) pengusaha nasional dan asing," katanya.

Kedua, menyelesaikan persoalan sosial, politik, dan keamanan di luar Pulau Jawa. Misalnya, ada persoalan sosial karena lahan, maka segera diurus.

"Ini memberikan keyakinan eksistensi dan stabilitas politik-keamanan di daerah terkait agar mereka tetap bisa jalan," ucapnya.

Ketiga, pembangunan berorientasi energi baru. Salah satunya dilakukan pemerintah dengan menginisiasi pembangunan industri energi hijau di Kalimantan Utara.

"Ini sedang kami bangun besar-besaran, investasinya puluhan miliar dolar AS dan akan kami bangun," imbuhnya.

Bahlil mengatakan berbagai jurus ini perlu dilakukan karena pemerintah tidak mungkin mengandalkan industri yang sudah terlalu padat di Pulau Jawa.

Hasilnya pun sebenarnya sudah mulai terasa pada semester I 2021, di mana realisasi investasi di luar Jawa kini sudah lebih tinggi dari Jawa.

Tercatat, aliran investasi di luar Pulau Jawa mencapai Rp228,23 triliun atau 51,5 persen dari total investasi mencapai Rp442,8 triliun pada paruh pertama tahun ini. Realisasinya tumbuh 17,8 persen secara tahunan.

Sementara, realisasi investasi di Pulau Jawa Rp214,53 triliun atau 48,5 persen dari total. Pertumbuhannya naik 2,7 persen.

"Nah ini barang paten, supaya tidak ada pemahaman bahwa pemerintah itu hanya urus yang ada di Jawa saja, tapi juga yang diurus di luar Pulau Jawa," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]