Kementerian Belum Sepakat Bentuk Holding BUMN Pertahanan

CNN Indonesia | Kamis, 29/07/2021 06:44 WIB
Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan pembentukan holding BUMN pertahanan masih menunggu kesepakatan dari sejumlah kementerian. Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan pembentukan holding BUMN pertahanan masih menunggu kesepakatan dari sejumlah kementerian.(ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto).
Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan pembentukan holding BUMN pertahanan masih menunggu kesepakatan dari sejumlah kementerian.

"Kami masih menunggu kesepakatan kementerian lain bahwa industri pertahanan ini bisa dijadikan satu grup," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (28/7).

Ia menuturkan holding ini bertujuan mempersiapkan industri pertahanan yang lebih terpadu antara Alat Utama Sistem Senjata (alutsista) dalam bentuk perangkat lunak (software) dengan perangkat keras (hardware). Pasalnya, selama ini Indonesia masih terjebak dengan alutsista dalam bentuk perangkat keras seperti tank, pesawat terbang, kapal laut, dan sebagainya.


"Tetapi yang namanya perang ke depan itu perang digital, perang software," ujarnya.

Untuk diketahui, anggota holding pertahanan meliputi PT Dirgantara Indonesia (Persero), PT Pindad (Persero), PT Dahana (Persero), dan PT PAL Indonesia (Persero). Sedangkan, PT Len Industri (Persero) bertindak sebagai induk holding. Erick menyatakan penunjukan Len Industri sebagai induk holding lantaran perseroan memiliki fokus pada sistem pertahanan digital.

"Nah, LEN sebagai holding itu adalah perusahaan industri pertahanan yang sudah fokus pada digital, otaknya. Ketika ini kami sinergikan antara software dan hardware, itu menjadi kunci bagaimana kita punya industri pertahanan yang lebih terpadu dan ke depan bisa lebih mengantisipasi perubahan," imbuhnya.

Sebelumnya, ia pernah menuturkan peraturan pemerintah (PP) tentang holding pertahanan bisa selesai pada September 2021 ini. Erick mengaku optimis target itu bisa tercapai.

"Kami, namanya di pemerintah saya pasti maunya sesuai target, tapi tergantung dari kementerian lain. Namun, kami akan terus push, kami mau ini harus ada percepatan," ujarnya.

Meskipun belum terbentuk, holding BUMN pertahanan ini sudah mendapatkan persetujuan suntikan modal non tunai dalam bentuk ekuitas dari konversi rekening dana investasi (RDI) dan Subsidiary Loan Agreement (SLA) dari Komisi VI DPR. Nilainya mencapai Rp809,9 miliar.

[Gambas:Video CNN]



(ulf/age)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK