Pengusaha Transportasi DIY Rugi Rp600 M Sejak Pandemi Covid

Organisasi Angkutan Darat (Organda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengungkap salah satu anggotanya sudah merugi hingga Rp600 miliar akibat pandemi covid-19 di Tanah Air beserta serangkaian kebijakan yang diberlakukan pemerintah.

"Satu tahunnya itu (kerugian) Rp500 miliar sampai Rp600 miliar," kata Ketua Organda DIY Hantoro saat dihubungi, Selasa (3/8).

Hantoro menjelaskan kerugian disebabkan kebijakan pemerintah seperti PSBB, PPKM, dan lain sebagainya yang diberlakukan untuk menanggulangi penyebaran Covid-19. Menurut Hantoro operasional transportasi telah berhenti sejak awal pandemi covid-19.

Dalam rentang waktu tersebut sempat beroperasi dalam skala kecil, namun tetap tak optimal lantaran kebijakan yang terus berganti. Padahal, sepanjang itu pula para pengusaha angkutan darat sudah berupaya menyesuaikan menyesuaikan agar operasi bisa sejalan dengan penerapan protokol kesehatan pencegahan penularan covid-19.

Beberapa hal yang telah dilakukan yakni pembatasan penumpang, ukur suhu, hand sanitizer, rutin semprot disinfektan ke kendaraan, dan lain sebagainya.

"Kami kan baru mau mencoba bergerak, sudah PPKM, PSBB. PPKM kemarin katanya cuma 17 hari, tapi ternyata panjang," sebutnya.

Para pengusaha angkutan darat hanya bisa pasrah menerima kebijakan pemangku secara bertubi-tubi. Pasalnya, ia dan rekan-rekan organisasi mengaku sama sekali tak pernah diajak berdiskusi terkait penyusunan berbagai kebijakan tersebut.

"Ya kami pasrah saja lah. Karena gimana kami sudah tidak boleh menolak, tidak boleh bertanya, tidak boleh menyanggah, ya sudah pasrah saja," keluh Hantoro.

Walaupun menurut Hantoro pasrah saja sebenarnya juga tak membantu bernafas lebih lama. Sebagian dari pengusaha angkutan darat akhirnya terpaksa menjual aset mereka demi bisa bertahan.

Secara rinci, Hantoro mengaku tak tahu berapa banyak kendaraan yang sudah dijual. Pastinya, untuk unit pariwisata dari total sebanyak 817 armada yang terdampak, meliputi tipe big bus, medium bus, atau minibus atau sekitar 5 persen yang dilego.

"Ya mungkin ada yang dijual asetnya yang lain, yang jelas sudah semua. Kami ini sudah PT, berbadan hukum tapi ya sudah memakan tabungan pribadi semua untuk bertahan itu. Lagi pula kan saat ini unit jatuh harganya. Jadi (menjual kendaraan) nggak bisa jadi solusi yang bagus bagi kami. Yang perlu kami pertimbangkan, kami pikirkan kan awak angkutan kami," sambungnya.

Dia menjelaskan, banyak dari awak angkutan yang kini beralih profesi karena tuntutan keadaan. Semisal, kernet menjadi tukang bangunan atau sopir ke bidang lainnya. Padahal, merekrut sopir angkutan ini sebenarnya juga tidak gampang sekarang.

Jika diberi kesempatan untuk berunding dalam perumusan suatu kebijakan, Organda DIY berharap bisa menyampaikan keinginannya agar diberikan ruang gerak. Meskipun kecil, baginya tak masalah.

Setidaknya selain fokus pada kesehatan, kebijakan yang diterapkan semestinya bisa menjamin roda perekonomian tetap berputar.

Sejatinya, Hantoro dkk memahami maksud dari kebijakan yakni demi menekan angka sebaran dan penularan covid-19. Namun, apabila ekonomi tak berjalan, maka tak menutup kemungkinan berbagai sektor akan gulung tikar, termasuk transportasi.

"Supaya kami bisa memperhitungkan kesehatan, tapi ekonomi juga kami pertimbangkan. Meskipun kami harus bisa berjalan, kami harus menggunakan gigi 1,2, dulu lah, tidak menggunakan gigi 3, 4, 5, 6," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]