Berkontribusi Besar, BNI Akan Terima PMN Rp7 T pada 2022

Bank Negara Indonesia (BNI) menjadi salah satu dari 12 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang akan mendapatkan Penyertaan Modal Kerja (PMN) pada 2022, dengan total Rp72,44 triliun.

Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan, PMN dibutuhkan guna mendukung pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19, terlebih untuk meneruskan berbagai proyek yang sudah berjalan saat ini. Adapun alokasi PMN tahun depan akan lebih banyak menyasar program layanan publik, mulai infrastruktur untuk menurunkan biaya logistik, pengadaan listrik, hingga pengadaan perumahan.

Menurutnya, saat ini BUMN tengah melakukan transformasi bisnis. Tambahan modal tersebut diharapkan dapat mendukung BUMN melakukan berbagai aksi korporasi yang akan berdampak terhadap kinerja perusahaan. Sehingga, bisa memberi pendapatan tambahan untuk negara.

"Di mana kami BUMN terus melakukan transformasi agar tetap bisa melakukan aksi korporasi karena negara perlu tambahan income, selain pajak, terutama pada saat Covid seperti ini. Tapi juga tidak kalah penting, ini yang penting PSO (public service obligation), hal ini yang membedakan BUMN dengan swasta," papar Erick.

Dia menekankan, PMN yang diberikan kepada BUMN bukan cuma-cuma. Nantinya, BUMN akan melakukan 'pengembalian' dalam bentuk pajak, dividen, maupun penerimaan negara buka pajak (PNBP). Dalam 10 tahun terakhir, Erick menyebut BUMN berkontribusi Rp3,295 triliun kepada negara.

Nilai Rp3,295 triliun itu sendiri terbagi atas pajak sebesar 54 persen atau Rp1,872 triliun, dividen 11 persen atau Rp388 triliun, dan PNBP sebesar 30 persen atau Rp1,035 triliun. Dari angka tersebut, PMN yang diberikan sekitar 4 persen atau Rp147 triliun setoran BUMN dalam 1 dekade. Erick mengungkapkan, pada 2020 di tengah pandemi, BUMN masih dapat menyumbangan dividen total sebesar Rp45 triliun.

Adapun 5 BUMN yang memberi kontribusi terbesar pada dividen kepada negara, adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan kontribusi sebesar 26,4 persen dari total dividen; PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar 22,2 persen; PT Pertamina (Persero) 19,1 persen; PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk 17,8 persen; dan PT BNI (Persero) Tbk 5,2 persen.

Sementara sumbangan PNBP lainnya pada 2020 senilai Rp86 triliun pada 2020. Kontribusi PNBP tersebut terdiri dari pembayaran royalti, iuran minyak dan gas (migas), iuran jasa kepelabuhan, dan lain-lain. Tak hanya dalam bentuk penerimaan negara, BUMN juga berperan melalui pemerataan infrastruktur.

"Saat ini biaya logistik di Indonesia masih jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan negara lain. Jika biaya logistik di Indonesia sebesar 24 persen, negara lain bisa lebih hemat 11 persen," ungkap Erick.

Kebutuhan penyediaan listrik di seluruh Indonesia juga disebut sangat tinggi, sama halnya seperti pengadaan perumahan untuk masyarakat yang dijalankan oleh Perum Perumnas dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Selain BNI yang akan mendapatkan Rp7 triliun untuk penguatan modal tier 1 dan CAR (rasio kecukupan modal), ke-11 BUMN yang juga menerima PMN yaitu Hutama Karya sebesar Rp31,35 triliun untuk proyek Jalan Tol Trans Sumatera; BUMN Pariwisata in Journey (Aviasi Pariwisata Indonesia/Aviata) sebesar Rp9,318 triliun untuk permodalan dan restrukturisasi, serta proyek Mandalika; PLN sebesar Rp8,231 triliun untuk transmisi gardu induk dan listrik pedesaan; KAI-KCJB sebesar Rp4,1 triliun untuk PSN Kereta Cepat.

Selanjutnya, Waskita Karya sebesar Rp3 triliun untuk penguatan modal dan restrukturisasi; IFG sebesar Rp2 triliun untuk restrukturisasi Jiwasraya; Adhi Karya sebesar Rp2 triliun untuk jalan tol Solo-DIY, Bawen, dan proyek SPAM Karian-Serpong; Perumnas sebesar Rp2 triliun untuk perumahan rakyat berpenghasilan menengah rendah; Bank BTN sebesar Rp2 triliun untuk penguatan modal tier 1 dan CAR; RNI sebesar Rp1,2 triliun untuk penguatan industri pangan; serta Damri sebesar Rp250 miliar untuk penguatan modal dan penyediaan armada.

BUMN Layani Publik

Ekonom Universitas Bina Nusantara M Doddy Ariefianto mengatakan, BUMN tidak hanya melakukan bisnis secara komersial, namun juga melayani publik.

"Dalam teori finance penambahan modal itu ada hitungannya, pemberian modal diberikan pada BUMN yang mampu memberikan return. Kalau PMN diberikan kepada BUMN yang sedang sakit, maka ada pertimbangan lain, apakah BUMN tersebut stratgis atau menyangkut hajat hidup orang banyak. Untuk BUMN yang murni komersial, kita bicara bisnis dasar pemberian modal, kalau komersial bisa dari potensi bisnis ke depannya," kata Doddy.

Pada BUMN infrastruktur, lanjut Doddy, penyertaan modal diperlukan karena pembagunan harus tetap berjalan. Jika pembangunan infrastruktur terhenti, biayanya akan jadi jauh lebih mahal daripada tetap melanjutkan pembangunan. Misalnya, karena potensi korosi pada besi atau rangka.

"BUMN Karya membawa mandat pemerintah, saat ini kan mau meningkatkan kinerja ekonomi karena konektivitas harus ditingkatkan karena logistik indonesia mahal. Mereka bisa dibilang tidak murni komersial karena membawa tugas publik, khusus infrastruktur tidak gampang buat dipending," jelas Doddy.

Untuk BNI dan BTN, Doddy menyatakan ada pertimbangan terkait potensi kedua bank itu ke depannya. Apabila BTN berfokus pada kepemilikan rumah bagi masyarakat, maka BNI akan memperkuat jaringan luar negeri, sehingga memberi kontribusi lebih pada peningkatan ekspor, baik korporasi maupun UMKM.

Dengan PMN yang diberikan kepada BNI dan BTN, maka dari pemenuhan dari sisi publik dan komersial bisa diwujudkan. Terlebih, pada 2020 BNI menjadi salah satu penyumbang terbesar setoran dividen di antara BUMN yang lainnya.

"PMN BUMN ini tidak sederhana karena membawa mandat publik dan komersial, berbeda dengan swasta pertimbangannya murni untung rugi," kata Doddy.