Kartu Prakerja Akan Jadi Contoh Proyek Pemerintah

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan akan menjadikan program Kartu Prakerja sebagai contoh bagi proyek pemerintah lainnya. Hal ini khususnya dalam mengelola program besar di 514 kabupaten/kota.

Airlangga mengatakan itu dilakukan karena pihaknya dan Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja mendapatkan apresiasi dari KPK karena terus memperbaiki tata kelola, mengikuti aturan, menetapkan SOP, transparan, persaingan terbuka, dan insentif sampai ke penerima.

"Pimpinan KPK juga menyampaikan bahwa program Kartu Prakerja menjadi contoh best practice dalam mengelola suatu program besar dengan lingkup 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia dengan meminimalisir banyak persoalan," ungkap Airlangga dalam keterangan resmi, Rabu (18/8).

Menurut Airlangga, kuota program Kartu Prakerja ditetapkan berdasarkan jumlah pengangguran, kasus covid-19, dan lowongan pekerjaan. Kuota Kartu Prakerja akan dibagi secara proporsional.

"Program ini inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat," imbuh Airlangga.

Ia memaparkan beberapa peserta Kartu Prakerja tahun lalu berasal dari Kalimantan Utara, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Peserta akan mendapatkan bimbingan, pendampingan, fasilitas alat elektronik, dan akses internet.

Lalu, Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja akan bekerja sama dengan Kadin, Apindo, dan BP2MI dalam memberikan pendampingan kepada manajer HRD dan perangkat UPT BP2MI daerah. Hal ini agar mereka dapat mengarahkan pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) untuk mendaftar program Kartu Prakerja secara daring.

"Pendaftar Program Kartu Prakerja terbuka bagi semua WNI 18 tahun ke atas, baik pencari kerja, lulusan baru, korban PHK, karyawan maupun pelaku wirausaha namun tidak sedang mengikuti pendidikan formal," papar Airlangga.

Syarat lainnya, calon peserta tak tercatat di DTKS Kementerian Sosial, bukan penerima BLT gaji, bukan TNI atau Polri, bukan PNS, bukan anggota DPR atau DPRD, dan bukan komisaris BUMN atau BUMD.

Nantinya, peserta Kartu Prakerja akan mendapatkan bantuan pelatihan sebesar Rp1 juta, dana insentif pasca pelatihan sebesar Rp2,4 juta, dan dana insentif tiga survei sebesar Rp150 ribu.

"Penerima Kartu Prakerja dapat memilih pelatihan yang ditawarkan oleh ratusan lembaga pelatihan yang dapat diakses melalui tujuh platform," jelas Airlangga.

Sebagai informasi, pemerintah baru saja membuka pendaftaran program Kartu Prakerja gelombang 18. Pendaftaran ditutup pukul 12.00 WIB hari ini.

Pemerintah menetapkan kuota untuk gelombang 18 sebanyak 800 ribu peserta dari seluruh provinsi di Indonesia. Angka ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata kuota pada pendaftaran di semester I 2021 lalu, yakni 600 ribu orang.

[Gambas:Video CNN]