Kementerian BUMN Jawab Desakan Pembatalan Holding Geothermal

Kementerian BUMN buka suara soal desakan Serikat Pekerja PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar membatalkan rencana pembentukan holding dan subholding panas bumi atau geothermal yang melibatkan anak kedua perusahaan negara itu.

Mereka melalui Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan seharusnya serikat pekerja mendukung rencana tersebut. Sebab, pembentukan holding dan subholding bertujuan untuk mempercepat pengembangan energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia yang telah menjadi tren di dunia.

"Sekarang dunia sudah ke sana arahnya. Teman-teman SP PLN harus mau berubah dan harus mau melihat lebih besar kepentingan bangsa dan negara, bukan hanya sekadar kepentingan subjektif per orangan," ujar Arya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (24/8).

Untuk mencapai tujuan itu, sambungnya, pemerintah melihat anak-anak usaha PLN dan Pertamina yang bergerak di sektor panas bumi perlu disatukan. Dengan begitu, alur industrinya terintegrasi dan tidak berjalan sendiri-sendiri.

"Dengan cara subholding ini lah tidak terpecah-pecah antara ada Pertamina, PLN. Masing-masing kerjakan hal-hal yang mirip, ya harus disatukan, tidak boleh terpecah-pecah. Supaya apa? Supaya fokus. Supaya kita bisa menuju yang namanya energi baru terbarukan," ucapnya.

Maka dari itu, Arya berharap serikat pekerja kedua perusahaan pelat merah itu segera mendukung rencana pemerintah. Di sisi lain, menurutnya, penolakan sebenarnya lebih besar dari kubu serikat pekerja PLN.

Hal ini terjadi karena serikat pekerja PLN ingin perusahaan setrum nasional yang memimpin holding dan Pertamina sebagai subholdingnya. Padahal, menurut Arya, seharusnya Pertamina yang memimpin karena memiliki nilai aset yang lebih tinggi ketimbang PLN.

[Gambas:Video CNN]

"Berarti ini kan unsurnya lebih kepada unsur subjektif, bukan objektif. Nah, jadi kondisinya seperti itu. Jadi mereka harus objektif lah, bukan subjektif," imbuhnya.

Atas alasan ini, Arya menekankan bahwa PLN pun akan tetap memiliki saham di rencana holding-subholding ini, sehingga tetap punya peranan besar pada pengembangan industri ke depan.

"Makanya kita ingatkan lagi mereka bahwa kapasitas yang dimiliki oleh Pertamina itu jauh lebih besar daripada yang dipunyai PLN. Dan nanti itu jadi nanti perusahaan yang subholding itu adalah, PLN juga masih punya saham di situ sesuai dengan aset yang mereka miliki. Pertamina pun seperti itu, sesuai dengan aset yang mereka miliki," katanya.

Sebelumnya, Serikat Pekerja Pertamina-PLN meminta pemerintah membatalkan rencana pembentukan holding dan subholding geothermal. Penolakan mereka bahkan berujung pengiriman surat ke Jokowi pada 16 Agustus 2021 lalu.

Desakan itu tertuang di surat bernomor 001/FSPBB-SPPLN/VIII/2021. Mereka meminta Jokowi membatalkan rencana tersebut karena berpotensi melanggar konstitusi.

"Privatisasi Pertamina dan PLN melalui mekanisme pembentukan holding-subholding dan initial public offering terhadap anak-anak perusahaannya memiliki potensi pelanggaran konstitusi, yaitu, bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 33 ayat 2 dan 3 UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN Pasal 77," kata mereka seperti dikutip dari surat tersebut.

Mereka mengancam jika desakan tak dipenuhi Jokowi, buruh akan melakukan berbagai langkah konstitusional agar rencana IPO dan privatisasi BUMN tersebut bisa dibatalkan.