Pemerintah Akui Subsidi Pulsa Internet Rp8 T Tak Cukup

CNN Indonesia | Jumat, 27/08/2021 06:30 WIB
Kemenko PMK mengakui alokasi dana subsidi pulsa atau kuota internet untuk pelajar sebesar Rp8 triliun tidak cukup untuk kegiatan belajar mengajar di era pandemi. Kemenko PMK mengakui alokasi dana subsidi pulsa atau kuota internet untuk pelajar sebesar Rp8 triliun tidak cukup untuk kegiatan belajar mengajar di era pandemi. Ilustrasi. (ANTARA FOTO/Zabur Karuru).
Jakarta, CNN Indonesia --

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) mengakui alokasi dana subsidi pulsa atau kuota internet senilai Rp8 triliun belum cukup menopang kegiatan belajar online di tengah pandemi covid-19.

"Pemerintah sudah memberikan alokasi sekitar Rp8 triliun untuk pulsa, tapi saya yakin belum cukup," ujar Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kemenko PMK Agus Sartono pada acara Sarasehan 100 Ekonom, Kamis (26/8).

Pasalnya, menurut catatan Agus, ada 68 juta pelajar yang terdampak selama pandemi covid-19. Jumlah ini berasal dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi (PT).


Akibat pandemi, mereka harus belajar dari rumah melalui skema pembelajaran jarak jauh dengan memanfaatkan saluran online. Padahal, tidak semua pelajar memiliki modal untuk kegiatan pembelajaran jarak jauh ini.

"Ada yang tidak punya akses listrik dan internet, kalau pun punya akses, belum tentu dia punya gadget, yang punya gadget pun belum tentu dia punya daya beli untuk pulsa,. Jadi, memang kompleks kalau bicara masalah ini. Sedangkan kita belum tahu kapan covid-19 akan berakhir, jadi tidak ada pilihan," katanya.

Oleh karena itu, Agus berharap pandemi covid-19 bisa segera berakhir. Paling tidak, sambungnya, vaksinasi covid-19 bisa menjadi jalan keluar di tengah pandemi yang masih berlangsung, sehingga pembelajaran tatap muka bisa segera dilakukan lagi.

"Karena ini bukan hanya untuk memastikan kualitas pendidikan kita bisa lebih baik, tapi juga dorong agar spending (anggaran pendidikan) berfungsi lagi, dan ini bisa jadi leverage untuk pertumbuhan ekonomi," tuturnya.

Apalagi, pemerintah menganggarkan dana pendidikan mencapai Rp550 triliun pada 2021. Dana ini tidak hanya menyebar di pusat dan daerah, tapi manfaatnya bisa turun dirasakan juga oleh masyarakat di sekitar pelaksanaan kegiatan pendidikan.

"Misal selama pandemi ini berapa banyak bisnis kos-kosan yang tutup, kuliner yang tutup, ini dampaknya besar ke ekonomi masyarakat dan spending dana pendidikan bisa berdampak ke mereka," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]



(uli/bir)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK