Menkeu Heran APBD Probolinggo Naik, Kasus Stunting Ikut Naik

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyoroti kasus korupsi yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Ia mengungkap bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Dana Desa ke Probolinggo naik setiap tahunnya, tetapi kasus stunting turut meningkat.

"Dari Rp 959 miliar (2012) menjadi Rp 1,857 Triliun (2021)" ujar Ani, sapaan akrabnya, dalam unggahan di Instagram nya, Sabtu (4/9).

Dana Desa turut mengalami kenaikan hingga 3,5 kali lipat dalam 4 tahun terakhir. Ia menuturkan setiap desa pada 2019 mendapat dana Rp1,32 miliar dari sebelumnya Rp291 juta pada 2015.

Kasus stunting di kabupaten ini naik hingga 12,05 persen dari 21,99 persen pada 2015 menjadi 34,04 persen pada 2019. Ini menandakan ada 3,5 dari 10 anak yang mengalami kurang gizi.

Di tengah kelimpahan anggaran, jumlah pengangguran terbuka di Probolinggo turut mengalami kenaikan hingga 4,86 persen pada tahun ini.

Hingga kini, 1 dari 5 orang masih berada di bawah garis kemiskinan. Walaupun jumlah penduduk miskin turun dari 20,98 persen pada 2015 menjadi 18,61 persen pada 2021.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari beserta suami Hasan Aminudin sebagai tersangka atas kasus korupsi jual beli jabatan.

Hasan Aminudin juga sebelumnya adalah mantan Bupati Probolinggo periode 2003-2008 dan 2008-2013.