5 Kabupaten di Jatim Jadi Percontohan Pengentasan Kemiskinan

CNN Indonesia

Kamis, 30 Sep 2021 18:53 WIB

Lima kabupaten di Jawa Timur menjadi daerah pilot project percepatan pengentasan kemiskinan, di antaranya Probolinggo, Sumenep, dan Lamongan. Ilustrasi. (Arsip Setwapres).

Surabaya, CNN Indonesia --

Sebanyak lima kabupaten di Provinsi Jawa Timur (Jatim) menjadi daerah percontohan (pilot project) program nasional percepatan pengentasan kemiskinan. Kelima kabupaten tersebut yakni Bangkalan, Sumenep, Probolinggo, Bojonegoro dan Lamongan.

Untuk itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin berkunjung ke Jatim untuk merumuskan cara mengentaskan kemiskinan ekstrem di wilayah ini. Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) itu melakukan rapat koordinasi dengan Gubernur Khofifah Indar Parawansa.

"Hari ini saya berkunjung ke Jawa Timur bertemu dengan ibu gubernur dan lima bupati dalam rangka kegiatan pengentasan kemiskinan ekstrem," kata Ma'ruf, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (30/9).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lihat Juga :

DPR-Pemerintah Sepakat Target Laju Ekonomi 5,2 Persen di 2022

Ma'ruf mengatakan saat ini ada 10 juta masyarakat yang masuk kategori miskin ekstrem di Indonesia. Pemerintah menargetkan angka kemiskinan ekstrem itu turun hingga 0 persen pada 2024 mendatang.

Dalam kunjungannya kali ini, Ma'ruf mengaku telah menemukan gambaran usai melalukan rakor bersama Khofifah dan lima bupati. Pihaknya pun segera mengambil langkah-langkah intervensi dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten maupun provinsi.

"Dibantu pusat dan juga nanti ditambah dengan mengikutsertakan InsyaAllah swasta dan bersama kemitraan CSRnya untuk membantu," paparnya.

Di sisa tiga bulan terakhir, pemerintah berkomitmen membantu upaya pengentasan kemiskinan melalui penambahan alokasi anggaran. Prioritasnya kepada lima kabupaten.

Lihat Juga :

Penumpang Internasional Dibatasi 90 Orang per Penerbangan

Tambahan alokasi pendanaan untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem ini disalurkan melalui bantuan sosial tunai. Bantuan dalam kerangka pemulihan ekonomi nasional sebagai respons terhadap dampak pandemi covid-19, akan diberikan selama tiga bulan hingga akhir tahun 2021.

Untuk menjangkau sasaran yang tepat di masing-masing kabupaten prioritas, pemerintah perlu melakukan pemutakhiran data kelompok penerima manfaat (KPM) bantuan sosial tunai. Dia pun meminta pada Khofifah dan lima bupati segera memastikan data dan informasi kelompok penerima manfaat.

"Dari pertemuan yang kami dengarkan tadi semua optimis kabupaten bisa menyelesaikan kemiskinan ekstremnya," pungkas Ma'ruf.

[Gambas:Video CNN]

(frd/sfr)