Ekonom Sebut Risiko Jatuh Tempo Utang di Proyek Infrastruktur

CNN Indonesia | Jumat, 08/10/2021 20:28 WIB
Ekonom meminta pemerintah membuat rencana pembangunan infrastruktur tidak secara politis saja, namun dengan mempertimbangkan kemampuan membayar utang. Ekonom meminta pemerintah membuat rencana pembangunan infrastruktur tidak secara politis saja, namun dengan mempertimbangkan kemampuan membayar utang.(CNN Indonesia/Elisa Valenta Sari).
Jakarta, CNN Indonesia --

Ekonom Indef Aviliani meminta pemerintah membuat rencana pembangunan infrastruktur tidak secara politis saja, namun dengan mempertimbangkan kemampuan membayar utang sesuai masa jatuh temponya. Sebab, banyak proyek infrastruktur yang dibangun dari utang dan akan jatuh temponya akan menumpuk di kemudian hari.

"Sehingga tingkat pengembalian utang itu mampu untuk dilakukan secara berkesinambungan sesuai jatuh temponya," ungkap Avi, sapaan akrabnya, di diskusi virtual Narasi Institute, Jumat (8/10).

Masalahnya, sambung Avi, saat ini perencanaan pembangunan infrastruktur di Indonesia hanya sebatas mengejar ketertinggalan saja. Hal ini membuat pemerintah membangun secara jor-joran.


Padahal, penerimaan negara tidak mampu menutup kebutuhan pembangunan infrastruktur yang begitu besar. Akibatnya, sumber pembangunan pun ditutup dari utang dan penarikannya cukup besar dalam beberapa tahun terakhir.

Sayangnya, penarikan utang ini, menurutnya, hanya mengedepankan pada pemenuhan kebutuhan dana infrastruktur. Tapi, tidak benar-benar memikirkan kemmapuan membayar utang pada saat jatuh tempo nanti.

"Nah kalau ini kan tidak, nanti 2024 ini jumlah yang dibayar utangnya dengan bunga itu bisa 40 persen dari total APBN," tuturnya.

Lebih lanjut, belanja proyek infrastruktur ini hanya salah satu contoh kebijakan pengeluaran APBN yang perlu dikaji. Tapi ia mengharapkan semua pos belanja bisa dilihat kembali, termasuk pengeluaran secara menyeluruh.

Sebab, menurutnya, pemerintah seharusnya menentukan tingkat pendapatan negara dulu sebelum mengatur besaran pengeluaran APBN. Namun yang terjadi, pemerintah justru menentukan besaran belanja dulu, sehingga besaran kebutuhan belanja dan pendapatan selalu jomplang.

"Di mana-mana orang harusnya bikin penerimaan dulu baru pengeluaran, sehingga APBN itu bisa naik turun sesuai kapasitas penerimaan. Tapi kalau kita tidak, pokoknya ekonomi apapun, naik terus, tapi pendapatannya bisa naik turu, nah itu yang mungkin perlu diubah dalam pembuatan APBN," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]



(uli/age)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK