Masyarakat di sejumlah daerah mengeluhkan bahan bakar minyak (BBM) Solar langka dalam beberapa waktu terakhir. Salah satunya, Awalludin, nelayan di Desa Silo Baru, Silau Laut, Asahan, Sumatera Utara.
Ia mengatakan kelangkaan sudah terjadi sekitar sebulan dan membuatnya tidak bisa melaut. Kalaupun ada, harga solar sudah sangat mahal dan pembeliannya dibatasi.
"Terlalu mahal harganya dikarenakan mereka itu along-along cukup sulit di sana. Ada pengawalan, ada hal lain. Sehingga kesulitan mendapatkan minyak itu. Jarak SPBU dari sini jauh, sekitar 20 km. Jadi kami selalu beli minyak dari along-along. Sementara mereka terkendala mendapatkan minyak karena razia," ungkap Awalludin, Jumat (15/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tak hanya Awalludin, kelangkaan solar juga dirasakan oleh Munajat, warga Magetan, Jawa Timur, yang sehari-hari bekerja sebagai supir truk. Ia bahkan harus antre berjam-jam untuk bisa mendapatkan solar.
"Memang sulit (dapat solar). Ini saja dikasih (jatah beli) cuma Rp100 ribu katanya," ucap Munajat dalam wawancara dengan CNN TV.
Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas) menduga kelangkaan solar terjadi karena meningkatnya konsumsi masyarakat terhadap solar subsidi dari pemerintah.
Kenaikan konsumsi terjadi karena pemerintah telah melonggarkan kebijakan PPKM, sehingga aktivitas dan mobilitas masyarakat meningkat dan membutuhkan solar sebagai bahan bakar.
Lihat Juga : |
Dugaan ini muncul karena menurut Kepala BPH Migas Erika Retnowati stok solar sejatinya tersedia dan cukup. Kendati begitu, BPH Migas mengeluarkan kebijakan pelonggaran distribusi solar subsidi ke masyarakat.
Dengan pelonggaran ini, PT Pertamina Patra Niaga bisa menyesuaikan kuota solar untuk wilayah dan sektor yang kekurangan dan kelebihan solar. Syaratnya, asal tidak melebihi batas kuota nasional sebanyak 15,8 Juta KL.
"Tentu saja pelaksanaan relaksasi ini tetap diawasi oleh BPH Migas," ujar Erika.
Untuk pelaksanaannya, Erika mengatakan BPH Migas telah berkoordinasi dengan TNI dan Polri. Kerja sama ini juga dimaksudkan untuk menindak bila ada penyalahgunaan solar subsidi di masyarakat.