Melirik Opsi Pelita Air Gantikan Terbang Garuda Indonesia

Ibarat pepatah, nasib PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk kini bisa dibilang 'mati segan, hidup pun tak mau'. Pasalnya, kinerja dan keuangan maskapai nasional itu benar-benar terseok dan berada di ujung tanduk.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan buruknya kondisi Garuda saat ini terjadi karena kesalahan tata kelola dan manajemen terdahulu. Perusahaan dulu terlalu mudah meneken perjanjian kontrak sewa pesawat.

Akibatnya, biaya operasional jadi tidak efisien, sementara pendapatan juga tidak tinggi signifikan dan muncul lah utang di mana-mana. Bahkan, pendapatan semakin 'terjun payung' ketika pandemi covid-19 mewabah di Indonesia dan kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat mau tidak mau harus diterapkan.

Lihat Juga : Stafsus Erick Diam soal Rumor Pelita Air Akan Gantikan Garuda

"Kita tahu kondisi Garuda seperti ini karena dulu itu kan ugal-ugalan penyewaan pesawat yang dilakukan pihak Garuda dan ugal-ugalan ini lah yang membuat kondisi Garuda. Parah lagi dengan kondisi corona saat ini," kata Arya kepada awak media, Senin (25/10).

Kondisi mengenaskan ini membuat pemerintah coba putar otak untuk menyelamatkan Garuda. Salah satunya dilakukan dengan langkah restrukturisasi melalui negosiasi pembayaran utang kepada para kreditur (lessor).

Jika ini berhasil, pemerintah yakin Garuda bisa dipertahankan. Apalagi, pembatasan mobilitas perlahan sudah longgar, sehingga Garuda bisa mengudara lagi dan menangkap cuan.

Masalahnya, tak semua pihak bisa menunggu Garuda pulih dengan sendirinya. Terbukti, beberapa pihak kini justru melayangkan gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ke perusahaan pelat merah itu.

Isu penyelamatan lain pun mulai muncul ke publik, yaitu mengganti Garuda dengan PT Pelita Air Service (PAS), maskapai penerbangan charter yang semula digagas PT Pertamina (Persero). Sayangnya, pemerintah belum mau membuka suara secara utuh mengenai rencana ini.

"Soal opsi mengenai Pelita, itu nanti lah," imbuh Arya.

Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia Toto Pranoto mengamini bahwa kondisi Garuda saat ini memang dilematis. Di satu sisi, sebenarnya ada prospek peningkatan bisnis bagi maskapai sejalan dengan pelonggaran kebijakan PPKM.

"Ada estimasi demand yang meningkat karena mobilitas yang semakin longgar. Apalagi, captive market angkutan haji atau umrah sudah akan dibuka kembali juga," ungkap Toto kepada CNNIndonesia.com.

Lihat Juga : Garuda Indonesia Digugat PKPU oleh Mitra Buana Koorporindo

Tapi memang, tak semua kreditur bisa menunggu. Masalahnya, ketika negosiasi dengan kreditur gagal atau terus menemui 'jalan buntu', maka kemampuan pemerintah untuk menyelamatkan maskapai bersejarah Indonesia itu pun semakin minim.

Sebab, utang perusahaan sudah sangat menumpuk, sekitar Rp70 triliun sampai semester I 2021, meski sekitar Rp12,8 triliun di antaranya telah mendapat keringanan utang dari 11 kreditur.

Sementara kinerja keuangan masih 'boncos', di mana perusahaan membukukan rugi US$898,65 juta atau setara Rp12,8 triliun (kurs Rp14.250 per dolar AS) pada periode yang sama.

Bahkan, sambung Toto, buruknya kinerja keuangan emiten berkode GIAA itu, membuat pemerintah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) alias SMI belum bisa memberikan dana talangan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (PEN) kepada BUMN itu.

Hal ini pula yang menjadi sorotan pengamat penerbangan Alvin Lie. Menurutnya, utang Garuda sudah terlalu tinggi, maka tak heran satu per satu gugatan PKPU telah melayang dari kreditur di pengadilan.

"Secara perhitungan bisnis terlalu berat. Tentu jauh lebih murah membangun airlines baru atau mengembangkan airlines lain yang saat ini skalanya lebih kecil, namun sehat secara finansial," ucap Alvin.

Hal ini pula yang diduga menjadi alasan pemerintah tak kunjung memberikan dana negara kepada Garuda, entah yang berbentuk dana talangan PEN maupun suntikan penyertaan modal negara (PMN) dalam rangka restrukturisasi utang. Apalagi, kata Alvin, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberi sinyal ingin menutup BUMN-BUMN yang terus merugi.

"Pernyataan Presiden Jokowi bisa diterjemahkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan bahwa pemerintah cenderung akan lepas tangan dan membiarkan Garuda pailit dan tutup," tuturnya.

Ekonom INDEF Tauhid Ahmad turut mengamini pandangan ini. Bahkan, menurutnya, opsi menutup maskapai penerbangan dengan alasan pailit telah banyak terjadi di berbagai negara.

"Lebih mudah buat maskapai baru, banyak negara memailitkan maskapainya, meski kalau Garuda ini mungkin agak beda karena bukan swasta, tapi maskapai pemerintah dan bersejarah," ungkap Tauhid.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Pelita Air Siap Gantikan

Ujungnya, menurut Toto, mau tidak mau, pemerintah selaku pemegang saham perusahaan terbesar harus rela memailitkan Garuda. Begitu juga dengan pemegang saham lain, termasuk para investor di pasar modal.

Hal ini selanjutnya bisa diteruskan ke opsi selanjutnya, yaitu mengganti Garuda dengan Pelita Air. Menurutnya, wacana ini sebenarnya sah-sah saja dilakukan.

Lihat Juga : Erick Thohir Ingatkan BUMN Tak Serampangan Ekspansi Bisnis

Toh, kondisi keuangan Pelita Air cukup sehat saat ini, meski skala bisnis perusahaan sejatinya tidak sebesar perusahaan yang hendak digantikan. Begitu juga dengan status bisnisnya, yang cuma melayani penerbangan charter, bukan penerbangan berniaga.

"Tapi Pelita Air Service bisa saja dinaikkan statusnya sebagai full service airlines. Ini bisa menjadi rencana alternatif cadangan apabila restrukturisasi GIAA mengalami jalan buntu," ucapnya.

Sependapat, Alvin juga menilai Pelita Air bisa menjadi opsi pengganti Garuda ke depan. Apalagi, menurut informasi yang didengarnya, Pelita Air baru saja memesan pesawat Airbus A320 dan mengajukan izin menjadi operator penerbangan niaga berjadwal.

"Pelita Air sedang mempersiapkan diri untuk memasuki bisnis penerbangan niaga berjadwal," ungkap Alvin.

Lihat Juga : Digitalisasi, 'Obat' UMKM Sembuh dari 'Infeksi' Pandemi

Tapi, Alvin melihat tantangan bagi Pelita Air untuk bisa menggantikan posisi Garuda. Misalnya, dari segi permodalan, armada, sumber daya manusia, hingga organisasi.

"Akan lebih baik jika Pelita Air bertransfomasi secara bertahap daripada mengembangkan bisnis secara ekstrem," ucapnya.

Sementara Tauhid melihat kalau pun diganti Pelita Air, kemungkinan skemanya tidak akan mengakuisisi perusahaan, namun hanya mengambilalih rute-rute penerbangan yang sebelumnya dilayani Garuda.

"Dan ini memang lebih mudah, karena dia (Pelita Air) beban keuangan di masa lalu pun tidak ada. Jadi lepas landasnya tanpa beban, dan itu berbeda," imbuhnya.

Lihat Juga : Garuda Masuk Holding Pariwisata Pasca Restrukturisasi

Namun, masalah kapan hal ini akan dieksekusi pemerintah memang kembali lagi hasil proses restrukturisasi utang dan ke tangan Presiden Jokowi.

"Karena pada akhirnya yang ambil keputusan presiden, tapi saat ini pun ada banyak yang harus dipikirkan pemerintah, misalnya proyek kereta cepat, utang ke BUMN energi, dan lainnya, tinggal masalah prioritas," terangnya.

Citilink Bisa Jadi Opsi

Opsi lain yang bisa dilakukan sebenarnya adalah mengalihkan operasional sebagian rute penerbangan Garuda ke anak usaha Garuda, PT Citilink Indonesia. Dari segi status, setidaknya anak usaha sudah melayani penerbangan berniaga, meski levelnya low cost carrier (LCC) bukan full service seperti Garuda.

Lihat Juga : PN Jakpus Tolak Gugatan PKPU terhadap Garuda Indonesia

"Bisa juga Citilink menjadi alternatif kalau misalnya Garuda gagal survive. Namun tentu harus diperhatikan bahwa Citilink sebagai subsidiary Garuda, apakah secara legal bisa dilepaskan dari konsolidasi Garuda Group saat misalnya terjadi tuntutan kepailitan?" kata Toto.

Sepakat, Alvin juga menilai Citilink sebenarnya jauh lebih siap mengambilalih rute penerbangan yang kini dilayani Garuda. Bahkan, sinergi antara Citilnik dan Pelita Air bukan hal yang tak mungkin dilakukan.

Misalnya, Citilink naik kelas dari LCC ke full service, sementara Pelita Air 'alih layanan' dari penerbangan charter ke LCC.

"Citilink dapat berbagi peran dengan Pelita Air untuk membangun grup usaha yang berdaya saing kuat dalam industri," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]