HUT ke-22, KKP Siapkan Roadmap Ekonomi Biru untuk Indonesia

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mempersiapkan roadmap atau peta jalan jangka panjang pengelolaan sektor kelautan dan perikanan dengan prinsip ekonomi biru.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, sebagai langkah awal KKP akan meluncurkan kebijakan penangkapan terukur pada 2022, yang mengatur area panangkapan di WPPNRI dalam sistem zona dan kuota yang diperuntukkan bagi industri, nelayan lokal, dan penghobi.

Pada subsektor perikanan budidaya, akan dilakukan revitalisasi dan integrasi terhadap 14 ribu hektare dari sekitar 247 ribu hektare tambak tradisional. Sehingga, tambak itu menjadi lebih produktif dan ramah lingkungan. Adapun komoditas perikanan budidaya yang akan digenjot adalah udang, lobster, kepiting, dan rumput laut, yang seluruhnya unggulan ekspor.

Selain itu, KKP juga akan membangun kampung-kampung budidaya berbasis kearifan lokal untuk pengentasan kemiskinan dan menjaga komoditas perikanan lokal bernilai ekonomi tinggi dari kepunahan. Kampung budidaya ini tersebar untuk komoditas perikanan darat (tawar), payau atau pesisir, serta laut.

"Tahun 2022 akan menjadi tonggak sejarah, di mana kita akan melakukan yang terbaik untuk implementasi tiga program terobosan KKP, yaitu penangkapan terukur, budidaya yang berorientasi ekspor, dan kampung budidaya yang berbasis pada kearifan lokal. Dalam hal ini, KKP tengah menyiapkan blue print pembangunan jangka panjang sampai 2045," ujar Trenggono dalam peluncuran program Ekonomi Biru, Laut Sehat, Indonesia Sejahtera pada Perayaan HUT ke-22 KKP di Belitung Timur, Selasa (26/10).

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mempersiapkan roadmap atau peta jalan jangka panjang pengelolaan sektor kelautan dan perikanan berprinsip ekonomi biru. (Foto: Arsip Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Menurut Trenggono, ekonomi biru wajib diimplementasikan oleh semua pihak, mulai pemerintah pusat, daerah, hingga masyarakat kelautan dan perikanan. Dia menegaskan, diperlukan komitmen bersama dalam menghadirkan laut Indonesia yang sehat demi pembangunan ekonomi nasional.

"Saya titip pada pemda, bagaimana menjaga laut tetap sehat, tidak kotor dan kumuh. Jadi definisi ekonomi biru adalah komitmen bersama menjaga laut tetap sehat untuk masa depan generasi mendatang," katanya.

Ketua Komisi IV DPR Sudin menyatakan mendukung penuh ketiga terobosan berbasis ekonomi biru yang dicanangkan KKP. Dia menjelaskan, sektor kelautan dan perikanan bukan hanya sebagai sumber ekonomi, tetapi juga kebutuhan pangan. Karena itu, pemanfaatannya harus berkelanjutan.

"Saya menyakini dengan transformasi pendekatan ekonomi biru ini, maka ke depan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dapat lestari demi memenuhi kebutuhan pangan dunia dan keberlanjutan untuk generasi yang akan datang," ujar Sudin.

Sudin juga menekankan perlunya peningkatan anggaran kementerian untuk mendukung pelaksanaan program ekonomi biru di sektor kelautan dan perikanan. Anggaran KKP dinilai sangat kecil, tidak lebih 1 persen dari APBN. Padahal, potensi kelautan dan perikanan Indonesia sangat besar dalam memberikan devisa negara.

Wakil Gubernur Bangka Belitung Abdul Fatah turut menyampaikan dukungan atas program ekonomi biru yang diluncurkan oleh KKP pada HUT ke-22 ini. Dia menyebut, program tersebut sudah ditunggu, terlebih 80 persen wilayah Bangka Belitung merupakan perairan.

Pada kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo menekankan bahwa kebijakan ekonomi harus harus dapat menopang pembangunan ekonomi Indonesia. Jokowi mengatakan, terobosan memang diperlukan dalam implementasi prinsip ekonomi biru.

"Berbagai terobosan terus dilakukan KKP, mulai dari pemanfaatan potensi budidaya laut secara terukur yang tetap menjaga kelestarian alam, keseimbangan ekologi, dan keanekaragaman hayati. Juga penguatan produksi unggulan ekspor serta pembangunan kampung-kampung budidaya yang tentunya berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan serta pesisir," kata Jokowi melalui tayangan visual.

Pada perayaan HUT ke-22, KKP menggelar beragam kegiatan sosial, mulai dari donor darah, penanaman vegetasi pantai, bersih pantai dan sungai, pelepasliaran biota laut, hingga melakukan edukasi mengenai alat tangkap ramah lingkungan kepada masyarakat.

Melalui direktorat dan badan di lingkup kementerian, KKP juga menyerahkan bantuan untuk masyarakat senilai Rp234 miliar, antara lain berupa bantuan 8 unit kapal hasil penindakan praktik illegal fishing, bioflok, mesin pakan, excavator, alat tangkap ramah lingkungan, serta bantuan pinjaman modal usaha.

Pada momen HUT kali ini, KKP turut melakukan pelepasan ekspor serentak produk perikanan melalui berbagai pelabuhan dan bandara sebanyak 18.979 ton dan 1,2 juta ekor ikan hias ke 46 negara.