Komitmen PT SMI Salurkan Pembiayaan ke Daerah Demi Pemulihan Ekonomi

Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia, membuat pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan mengambil langkah responsif dan adaptif dalam menanggulangi dampak penurunan ekonomi.

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) adalah bentuk respons pemerintah untuk membantu Pemerintah Daerah (Pemda) yang harus melakukan realokasi dan refocusing anggaran demi menanggulangi dampak pandemi.

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (PT SMI) sebagai Special Mission Vehicle (SMV) di bawah koordinasi Kementerian Keuangan, diberikan mandat untuk membantu pemerintah dalam melakukan penyaluran dana PEN.

Untuk PEN pada 2020, dari total alokasi yang disediakan sebesar Rp20 triliun, PT SMI telah memberikan dukungan dengan total nilai komitmen sebesar Rp 19,1 triliun untuk 28 Pemda.

Sedangkan untuk PEN pada 2021, Pemda yang sudah diproses dan sedang dalam tahap penilaian oleh PT SMI berjumlah 74 Pemda, dengan total alokasi dana yaitu Rp 20 triliun.

Direktur Utama PT SMI Edwin Syahruzad mengatakan bahwa perseroan sebagai Special Mission Vehicle (SMV) di bawah koordinasi Kementerian Keuangan diberikan mandat untuk menyalurkan fasilitas pinjaman PEN Daerah.

Lihat Juga : BRT Semarang, Solusi Transportasi Publik untuk Dampak Perubahan Iklim

"Adapun dalam proses pencairan dana PEN yang dilakukan oleh PT SMI, sebelumnya telah melalui koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Diharapkan dengan adanya penyaluran dana pinjaman PEN dapat memberikan manfaat luas bagi masyarakat secara sosial dan ekonomi, serta mendorong Pemda untuk selalu melakukan Tata Kelola yang Baik (Good Corporate Governance) dalam pemanfaatannya," kata Edwin

Penyaluran pinjaman PEN Daerah tersebut bertujuan untuk kembali memenuhi kebutuhan anggaran pembangunan infrastruktur daerah pasca realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bagi penanganan pandemi Covid-19 di daerahnya.

Dana pinjaman disalurkan agar setiap Pemda bisa melanjutkan pembangunan infrastruktur sektor prioritas, seperti infrastruktur jalan, jembatan, drainase, dan program Pemda.

Upaya tersebut diharapkan dapat mengakselerasi pemulihan ekonomi di daerah pasca pandemi. Sebagai SMV di bawah koordinasi Kementerian Keuangan, PT SMI memastikan penyaluran pinjaman dilakukan dengan menerapkan prinsip tata kelola yang baik, transparansi, dan akuntabilitas.

Sebagai bagian dari pengawasan dan implementasi tata kelola yang baik, PT SMI juga senantiasa membangun sinergi dengan berbagai pihak, salah satunya di sektor hukum, seperti dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan, dan Kejaksaan Agung, untuk kemudian dapat membantu mengawal sekaligus sebagai langkah antisipatif PT SMI dalam mencegah potensi penyelewengan pengelolaan dana PEN yang telah disalurkan.

Hingga saat ini, Pemda yang mendapatkan pinjaman PEN Daerah melalui PT SMI telah tersebar merata diseluruh Indonesia, sehingga tidak hanya terpusat di Pulau Jawa. Misalnya, PT SMI baru saja melakukan penandatanganan Perjanjian Pinjaman PEN Daerah dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, sebesar Rp 69,95 miliar pada Kamis (21/10) lalu.

Dana pinjaman tersebut akan digunakan untuk peningkatan infrastruktur jalan serta pengendalian banjir di kota yang tersohor dengan julukan Negeri Wisata Sejuta Pesona itu.

Estimasi penyerapan tenaga kerja adalah sebanyak 869 orang untuk kegiatan peningkatan infrastruktur jalan, serta sekitar 205 orang pekerja untuk kegiatan infrastruktur pengendalian banjir. Selain itu, infrastruktur jalan juga dapat menghidupkan potensi ekonomi daerah, serta menjadi penghubung antar desa di Tapanuli Tengah sehingga dapat meningkatkan arus mobilitas.

Wilayah Timur

Untuk wilayah timur Indonesia, PT SMI juga telah melakukan penandatanganan pinjaman PEN Daerah dengan Pemkab Mamasa, Sulawesi Barat, sebesar Rp 97,8 miliar pada Senin (18/10) lalu.

Dana tersebut akan digunakan Pemkab Mamasa untuk pembangunan infrastruktur irigasi, SPAM, jalan, dan jembatan. Pembangunan infrastruktur SPAM ditargetkan bisa menyerap tenaga kerja sebanyak 542 orang, serta kurang lebih 1.000 orang pada pembangunan infrastruktur irigasi. Sementara itu, pembangunan jalan dan jembatan ditargetkan bisa menyerap tenaga kerja sebanyak 1.000 orang.

Selain serapan tenaga kerja, pembangunan infrastruktur tersebut juga dapat memperlancar arus barang atau jasa, serta memicu pemerataan pembangunan di Kabupaten Mamasa. Kehadiran infrastruktur sumber daya air juga dapat memastikan ketersediaan air minum, sanitasi, serta sumber air yang memadai untuk lahan pertanian.

Selain itu, PT SMI juga menyalurkan pinjaman PEN Daerah sebesar Rp750 miliar kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Rp1 triliun kepada Pemprov Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pemprov NTB akan menggunakan dana tersebut untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, pembangunan lanjutan Gedung Trauma Center RSUD Provinsi NTB, pembangunan IGD Terpadu Rumah Sakit Provinsi NTB, dan pengadaan alat kesehatan. Sedangkan Pemprov NTT akan menggunakan dana tersebut untuk pembangunan infrastruktur jalan, pembangunan embung, pembangunan SPAM, dan pengadaan alat penyulingan.

Di Pulau Jawa, PT SMI telah menyetujui pinjaman PEN Daerah kepada beberapa Pemda di antaranya adalah Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Jawa Barat, Pemprov Jawa Timur, dan beberapa Pemda lainnya. Dana pinjaman PEN Daerah tersebut digunakan untuk berbagai sektor infrastruktur seperti pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, infrastruktur SDA, hingga program daerah lain yang mendukung program PEN.

Selain penyaluran pembiayaan melalui program PEN Daerah, sebelumnya PT SMI juga memberikan pinjaman daerah reguler. Dana tersebut merupakan dukungan kepada Pemda untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan layanan publik.

Lihat Juga : Jokowi ke UEA, Dapat Suntikan Modal Rp468 Triliun untuk Indonesia

Hingga September 2021, PT SMI telah menyetujui komitmen pembiayaan daerah reguler sebesar Rp 6,65 triliun kepada 29 Pemda. Sedangkan, outstanding pembiayaan daerah reguler mencapai Rp 2,95 triliun pada periode yang sama. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, rumah sakit, pasar, PDAM, dan sebagainya.

Salah satu daerah yang mendapatkan pembiayaan reguler dari PT SMI adalah Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, sebesar Rp 90,17 miliar. Dana tersebut digunakan untuk pengembangan Pasar Legi Parakan, Temanggung. Dampak pembiayaan dari PT SMI itu dapat langsung dirasakan oleh penduduk Kota Tembakau itu.

Kapasitas Pasar Legi Parakan bertambah dari sebelumnya 2.109 pedagang sebelum pengembangan menjadi 2.791 pedagang termasuk 299 PKL. Kenaikan kapasitas tersebut ikut mengerek pendapatan pedagang Pasar Legi Parakan. Sebelum pengembangan pasar di 2015 lalu, pendapatan pedagang Pasar Legi Parakan secara kumulatif sebesar Rp 581,3 juta. Namun, setelah pengembangan pasar, jumlah pendapatan melonjak sekitar 130,46 persen menjadi Rp 1,33 miliar.

PT SMI juga memberikan pinjaman daerah melalui skema pembiayaan daerah reguler kepada Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, sebesar Rp 348,2 miliar. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan tujuh ruas jalan kabupaten. Pembangunan tujuh ruas jalan tersebut memberikan dampak positif secara ekonomi dan sosial kepada Kabupaten Penajam Paser Utara.

Jalan tersebut mampu menghubungkan kawasan industri, perkantoran dan perumahan, membuka jalur akses ke pelabuhan penyeberangan untuk mengembangkan potensi pariwisata, serta meningkatkan dan memperlancar arus perdagangan dan ekonomi.

Tak hanya itu, di wilayah timur Indonesia, Kabupaten Kepulauan Yapen pun turut mendapatkan fasilitas pinjaman daerah PT SMI. Sedikitnya dana Rp 20,9 miliar telah disalurkan dalam bentuk fasilitas pinjaman untuk pembangunan Jembatan Sumboy dan sebesar Rp 14,4 miliar untuk pembangunan Jembatan Repapeip. Kedua jembatan tersebut saat ini sudah beroperasional dan sudah dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat setempat.