Pemerintah Tunggu Balasan Tommy Soeharto Buntut Sita Aset BLBI

Pemerintah mengaku bakal menunggu 'balasan' berupa langkah hukum dari Tommy Soeharto yang disebut akan dilakukan sebagai respons dari keputusan Satgas BLBI menyita aset tanah seluas 124 hektare (ha) milik PT Timor Putra Nasional (TPN) di Karawang, Jawa Barat, pada Jumat (5/11) lalu.

"Kita akan sama-sama lihat apa yang akan beliau lakukan," tutur Direktur Hukum dan Humas Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Tri Wahyuningsih Retno Mulyani kepada awak media, Jumat (12/11).

Kendati demikian, Tri mengatakan pemerintah belum menerima informasi apapun terkait langkah hukum yang bakal dilakukan Tommy ke depan.

"Sampai saat ini belum ada informasi terkait apa langkah hukum yang akan beliau laksanakan," imbuh dia.

Sebelumnya, pemerintah melalui Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) sudah menyita aset milik putra bungsu Presiden ke-2 Indonesia Soeharto itu.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu sekaligus Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban menaksir nilai aset Tommy antara Rp600 miliar sampai Rp1,2 triliun. Namun, Satgas BLBI masih menghitung nilai aset Tommy.

Di sisi lain, Tri mengatakan pemerintah belum bisa membagi informasi terbaru mengenai data obligor BLBI yang sudah melunasi utangnya kepada negara.

Terakhir, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sekaligus Ketua Dewan Pengarah Satgas BLBI Mahfud MD menyebutkan ada empat obligor yang sudah melunasi utang ke negara, yaitu Anthony Salim, Bob Hasan, Sudwikatmono, dan Ibrahim Risjad.

"Sementara kami fokus selesaikan keempat ini. Untuk yang belum (melunasi), kami masih dalam proses penanganan, tidak mungkin saya sampaikan karena masih rapat tindak lanjut, baik dari yang empat ini dan lainnya," pungkasnya.