BPJS Kesehatan Dorong Perkuat Promotif-Preventif Tekan Kasus Diabetes

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti mengatakan penyakit katastropik seperti Diabetes Melitus (DM) masih menjadi perhatian dalam penyelenggaraan Program JKN-KIS.

Ali menuturkan pada tahun 2020 saja, pihaknya telah mengeluarkan Rp20 triliun untuk membayar pelayanan dan obat-obatan penyakit katastropik, salah satunya Diabetes Melitus (DM).

"Kasus diabetes terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini perlu menjadi perhatian dan memberikan gambaran pentingnya penguatan promotif preventif dan penerapan pola hidup sehat sejak dini," ungkap Ghufron saat menjadi panelis pada Peringatan Hari Diabetes Sedunia 2021, Minggu (14/11).

Dia mengatakan penyakit DM mayoritas diderita oleh peserta JKN-KIS dengan rentang usia 51-65 tahun dengan prevalensi kasus 57% dari total kasus sejak tahun 2017-2020.

Oleh karena itu, untuk memberikan pelayanan kepada peserta, khususnya yang mengidap penyakit DM, BPJS Kesehatan telah menjalin kerja sama dengan 22.965 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 2.567 rumah sakit.

Selain itu, pihaknya juga terus mendorong kepada fasilitas kesehatan, khususnya FKTP untuk memperkuat upaya promotif dan preventif demi menekan angka pertumbuhan penyakit DM.

Ghufron menambahkan BPJS Kesehatan telah berupaya untuk menghadirkan inovasi untuk mengendalikan dan mengelola penyakit diabetes melitus.

Misalnya, kata dia, dengan menyediakan layanan telekonsultasi dengan dokter FKTP, pelaksanaan Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) secara daring, kebijakan iterasi obat bagi peserta JKN-KIS yang memiliki penyakit kronis, antrean online pada Mobile JKN, dan skrining kesehatan.

"Pemeriksaan dini sangat penting dilakukan. Untuk itu, kami terus mendorong FKTP agar giat mengajak peserta untuk menerapkan pola hidup sehat," paparnya.

Dia menuturkan terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi BPJS Kesehatan dalam mengendalikan penyakit DM, seperti keterbatasan tenaga kesehatan dan sarana prasarana FKTP untuk pelayanan pengendalian DM dan belum meratanya pemenuhan faskes pemeriksaan penunjang Prolanis.

Selain itu, kata dia, Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK) dalam Pelayanan DM belum disosialisasikan secara masif kepada seluruh FKTP, sehingga belum dapat diimplementasikan dengan optimal.

"Namun jika melihat komitmen dan upaya penyempurnaan yang terus dilakukan oleh pemerintah beserta seluruh stakeholder lainnya, kami optimis upaya pengendalian penyakit DM bisa semakin baik ke depannya," ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Ketua PB Perkumpulan Endokrinologi Indonesia (PERKENI), Ketut Suastika mengatakan tugas pokok dari PB PERKENI adalah untuk mengedukasi para tenaga medis dan membuat sebuah membuat model pendidikan.

Dia memaparkan apabila edukasi terus dilakukan, kompetensi para tenaga medis di layanan primer maupun sekunder bisa dibangun dan diperbaiki.

Pihaknya berharap, dengan koordinasi yang dilakukan dengan BPJS Kesehatan hingga Kementerian Kesehatan, pelayanan di fasilitas kesehatan, khususnya pelayanan DM dapat terus ditingkatkan.

Sementara itu, Ketua Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), Putu Moda Arsana menyampaikan pihaknya sangat mendukung upaya dalam menambah ketersediaan tenaga kesehatan.

"Namun, penambahan tenaga kesehatan juga harus diiringi dengan kualitas yang mumpuni, sehingga nantinya mampu menangani penyakit DM secara komprehensif," katanya.