Jokowi Minta Percepat Belanja Pusat-Daerah Sebelum Tutup Tahun

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh kementerian/lembaga untuk mempercepat realisasi belanja sesuai pagu dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebelum tutup tahun. Begitu juga dengan pemerintah daerah agar mengebut belanja APBD mereka.

"Saya minta ini sudah bulan November, sudah mau masuk Desember, jadi percepat realisasi APBN dan APBD," ungkap Jokowi di Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Rabu (17/11).

Khusus pada percepatan belanja APBD, kepala negara menginstruksikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk melihat realisasi serapan belanja dari para pemda.

"Mendagri lihat APBD yang serapan anggarannya masih kecil juga, agar diberikan perhatian. Tekankan kepada mereka bahwa APBD ini penting untuk pertumbuhan ekonomi kita," ujarnya.

Tak cuma realisasi APBN dan APBD, Jokowi juga meminta agar kementerian/lembaga turut mempercepat realisasi belanja dana pemulihan ekonomi nasional (PEN). Pasalnya, beberapa kluster realisasinya masih belum mencapai 100 persen.

"Ralisasi dana perlindungan sosial baru mencapai 77 persen dari DIPA. Kemudian, program padat karya baru mencapai 67 persen, dukungan untuk UMKM dan korporasi baru mencapai 60 persen," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mencatat realisasi belanja APBN baru mencapai Rp2.058,9 triliun atau 74,9 persen dari pagu Rp2.750 triliun per akhir Oktober 2021. Sementara pendapatan yang telah dikantongi sebesar Rp1.510 triliun.

Sedangkan defisit anggaran mencapai Rp548,9 triliun. Realisasi ini setara 3,29 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Untuk dana PEN, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mencatat realisasinya baru Rp483,91 triliun atau 65 persen dari pagu Rp744,77 triliun. Data tersebut diumumkan pada Senin (15/11) lalu.

Realisasi itu terdiri dari kluster kesehatan mencapai Rp129,3 triliun atau 60,1 persen dari pagu, perlindungan sosial Rp139,04 triliun atau 74,5 persen dari pagu, dan program prioritas Rp74,39 triliun atau 63,1 persen dari pagu.

Selanjutnya, berasal dari realisasi kluster dukungan UMKM dan korporasi Rp78,73 triliun atau 48,5 persen dari pagu dan insentif usaha Rp62,47 triliun atau 99,4 persen dari pagu.

[Gambas:Video CNN]