Jokowi Kembali Sentil Pemda, Geram Simpanan Daerah Makin Naik

Presiden Joko Widodo (Jokowi) blak-blakan menegur pemerintah daerah (pemda) yang tidak menggunakan APBD dan masih mengendapkan dananya di bank daerah.

Jokowi menyebut beberapa waktu lalu juga sempat 'menyentil' pemda soal dana mengendap di daerah. Tapi bukannya menurun, celengan daerah malah tambah besar.

Menurut Jokowi, pada Oktober lalu APBD mengendap di bank sebesar Rp170 triliun dan pada saat ini atau November 2021 menembus Rp226 triliun.

"Para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota masih ada tadi pagi saya cek ke Menteri Keuangan, uang yang ada di bank ini sudah akhir November tingal sebulan lagi tidak turun, justru naik," ungkap Jokowi pada Rakornas Kementerian Investasi, Rabu (24/11).

Ia mengaku harus bicara terus terang karena terjadi ketidaksinkronan antara pusat dan daerah. Ia memaparkan bahwa APBN mengalami defisit lebar Rp548 triliun untuk membiayai belanja negara, termasuk belanja daerah, sedangkan daerah malah mengendapkan tabungan.

"Sebagian dari APBN dikirim, ditransfer ke daerah sebanyak Rp642 triliun, baik ke provinsi, kabupaten atau kota, uangnya ada di APBD artinya itu uang yang siap Rp642 triliun," jelasnya.

Oleh karena itu, ia menyebut janggal bila pemda menyebut getol menggaet investasi luar untuk masuk ke dalam negeri karena uang tersedia saja tidak dimanfaatkan oleh daerah.

"Ini perlu saya ingatkan uang kita sendiri saja tidak digunakan kok kejar-kejar orang lain untuk uangnya masuk? Logikanya engga kena," katanya.

Ia menyebut pemda mestinya menghabiskan APBD dulu baru membidik uang dari luar karena tidak ada lagi sumber pembiayaan lain.

"Uang kita sendiri dihabiskan realisasi segera, sudah habis waduh sudah engga ada APBD, APBN sudah engga ada baru cari investor uang datang, logika ekonomi seperti itu," tutur dia.

Sebagai pengingat, pada April lalu Jokowi juga sempat mengingatkan pemda untuk mempercepat realisasi anggaran belanjanya.

Pada Maret lalu, uang mengendap di daerah mencapai Rp182 triliun.

"Ada Rp182 triliun, tidak semakin turun, tapi naik 11,2 persen. Artinya, tidak segera dibelanjakan," ujar Jokowi dalam Pengarahan Presiden Republik Indonesia Kepada Kepala Daerah Se Indonesia Tahun 2021, Kamis (29/4).

Ia menyatakan dana Rp182 triliun merupakan angka yang besar bagi daerah. Jika cepat dibelanjakan, maka ada perputaran dana di masyarakat dengan jumlah banyak, sehingga berdampak positif untuk perekonomian nasional.

[Gambas:Video CNN]