Realisasi Belanja 20 Kabupaten Masih di Bawah 40 Persen November 2021

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memaparkan realisasi belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di 20 kabupaten masih di bawah 40 persen per November 2021.

"Ini sudah mau akhir tahun, masih ada Kabupaten dengan realisasi belanja bahkan di bawah 40 persen seperti Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Mamberamo Raya, Yalimo dan Tolikara" ungkapnya melalui keterangan resmi yang diterima CNNIndonesia.com, Selasa (23/11).

Selain itu, Tito juga memaparkan data lengkap realisasi pendapatan dan belanja APBD provinsi dan kabupaten/kota 2021. Per Jumat (19/11), rata-rata realisasi pendapatan APBD provinsi adalah 78,78 persen, kota 76 persen dan kabupaten 74 persen.

Sementara, realisasi belanja provinsi adalah 65,12 persen, kabupaten 61,15 persen dan kota 59,08 persen.

Menurut Tito, realisasi belanja hingga kini masih kecil padahal sisa waktu anggaran tinggal satu bulan lagi. Oleh sebab itu, Tito memerintahkan jajarannya untuk melakukan analisa dan evaluasi (anev) APBD se Indonesia secara mingguan, khususnya melakukan atensi dan fasilitasi bagi daerah-daerah dengan serapan rendah.

Rapat koordinasi (rakor) mingguan pertama anev dilaksanakan pada Senin (22/11) bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani serta seluruh gubernur,  bupati/wali kota, sekretaris daerah, kepala Bappeda, kepala BPKAD dan Inspektorat Pusat dan Daerah. Selain itu, PLT Dirjen Keuangan Daerah Agus Fatoni dan seluruh jajaran eselon 1 Kemendagri juga turut hadir.

Dalam rakor tersebut, Tito mendorong kepala daerah agar menggenjot belanja daerah sebagai faktor pengungkit pertumbuhan ekonomi. Terlebih, dampak covid-19 sangat signifikan terhadap aneka sektor perekonomian, termasuk usaha mikro kecil menengah (UMKM).

"Belanja pemerintah dapat menambah uang beredar di daerah yang kemudian mendorong produksi dan konsumsi" ungkap Tito.

Selain itu, guna mendorong realisasi belanja APBN dan APBD, Tito menilai sinergi antara pemerintah pusat dan daerah tentu sangat diperlukan. Hal tersebut juga demi tercapainya target pertumbuhan ekonomi 2021 sebesar 5 persen.

"Sinergi pemerintah pusat dan daerah diperlukan untuk mendorong percepatan realisasi belanja APBN dan APBD. Ini penting untuk mencapai target ekonomi akhir tahun mengingat kontraksi ekonomi dampak covid-19," ujarnya.

Sebelumnya, Sri Mulyani menyinggung lambatnya penyerapan belanja APBD. Ia memaparkan rata-rata realisasi belanja daerah baru mencapai 50 persen, meski tutup buku belanja tersisa sebulan lagi.

Ia menjabarkan hanya Provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta saja yang realisasi belanjanya di atas 66 persen. Sementara itu, sisanya masih mengecewakan. Salah satunya, Maluku karena serapan belanjanya baru 39 persen.

[Gambas:Video CNN]