Takut 'Diserobot', Sri Mulyani Minta Aset Eks BLBI Segera Dimanfaatkan

Menteri Keuangan Sri Mulyani memerintahkan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) untuk langsung menentukan fungsi dari aset sitaan eks BLBI. Hal ini agar aset itu tak menjadi tanah liar nantinya.

"Jangan sampai hanya mengambil aset dan tanah jadi tanah liar yang kemudian bahkan bisa 'diserobot' lagi oleh berbagai pihak," ungkap Sri Mulyani dalam Seremoni Serah Terima Aset Eks BLBI, Kamis (25/11).

Ia mengatakan negara langsung bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mendapatkan sertifikat atas aset sitaan eks BLBI. Aset itu akan langsung diubah menjadi atas nama negara.

Lihat Juga : Negara Hibahkan Aset Eks BLBI Rp492 M ke Kemenkeu hingga Pemkot Bogor

"Tujuannya agar aset bermanfaat, jangan hanya dapat hak tagih tapi juga aset itu kami bukukan, cantumkan dalam neraca keuangan pemerintah. Kalau hibah, lakukan dengan baik," jelasnya.

Sri Mulyani berharap aset sitaan eks BLBI itu bermanfaat untuk pelayanan publik atau mendorong kegiatan masyarakat. Selain itu, ia juga berharap aset eks BLBI membuka lapangan kerja baru untuk masyarakat.

Sejauh ini, negara telah menghibahkan aset eks BLBI untuk tujuh kementerian/lembaga (k/L) dan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor. Total aset itu bernilai Rp492 miliar.

Lihat Juga : Ahok Kritik BPK yang Tidak Diawasi

Tujuh k/l yang mendapatkan hibah aset eks BLBI, antara lain Badan Narkotika Nasional (BNN), Kementerian Keuangan, Kementerian Pertahanan, Kepolisian RI, Kementerian Agama, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

"Saya senang sebab tujuh k/l ini merupakan tujuh k/l yang memiliki fungsi sangat penting, sehingga aset hibah diharapkan meningkatkan peran dan tugas k/l," ujar Sri Mulyani.

Ia mencontohkan salah aset yang diberikan ke Kementerian Keuangan akan digunakan untuk gedung kantor. Bendahara negara mengatakan banyak kantor perpajakan yang bukan berada di gedung milik pemerintah, melainkan sewa.

Lihat Juga : Pemerintah Diimbau Beri Insentif Bagi Pengguna PLTS

"Padahal tugas mereka sangat penting, mengumpulkan keuangan negara. Jadi kami melihat aset-aset di berbagai daerah bisa digunakan untuk membangun kantor, baik pajak dan bea cukai," papar Sri Mulyani.

Selain itu, Sri Mulyani mengatakan aset yang dihibahkan untuk Pemkot Bogor seluas 103.290 meter persegi. Aset itu bernilai Rp345,7 miliar.

"Tadi pertama kepada Wali Kota Bogor (Bima Arya) yang tadi beliau sampaikan Pak Bima akan buat ibu kota baru di lokasi, sehingga akan buat keseluruhan Kota Bogor jadi jauh lebih baik," ucap Sri Mulyani.

Ia mengatakan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor harus menyiapkan anggaran jika ingin membangun ibu kota baru tersebut. Sri Mulyani berharap pembangunan ini akan menciptakan kegiatan ekonomi di tengah proses pemulihan pasca pandemi covid-19.

[Gambas:Video CNN]