Ada Dana Perawatan Covid Rp96 T di Balik Pemangkasan Anggaran MPR

Kementerian Keuangan menyatakan pemangkasan anggaran yang dilakukan pemerintah terhadap sejumlah lembaga, termasuk MPR dilakukan karena kebutuhan dana untuk penanganan covid meningkat pesat.

Staf Khusus Menkeu Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengatakan total kebutuhan itu mencapai Rp144 triliun. Dana itu digunakan untuk 2 keperluan.

Pertama, biaya perawatan pasien covid. Ia menambahkan akibat lonjakan kasus covid-19 di dalam negeri, kebutuhan anggaran untuk perawatan pasien melejit dari Rp63,51 triliun menjadi Rp96,86 triliun.

Kedua, untuk percepatan vaksinasi. Ia menambahkan anggaran yang digunakan untuk program ini mencapai Rp47,6 triliun. 

"Mengenai anggaran MPR, seperti diketahui pada 2021, Indonesia menghadapi lonjakan covid akibat varian delta. Seluruh anggaran kementerian/lembaga harus dilakukan refocusing 4 kali," katanya dalam pernyataan yang diterima CNNIndonesia, Rabu (1/12).

Selain itu, pemotongan juga dilakukan untuk membiayai pelaksanaan PPKM di berbagai daerah.

[Gambas:Video CNN]

Sebagai informasi, sejumlah pimpinan DPR, seperti Fadel Muhammad dan Bambang Soesatyo marah kepada Menkeu Sri Mulyani. Kemarahan dipicu kebijakan Sri Mulyani yang memotong anggaran MPR pada 2021 ini.

Fadel kecewa lantaran pemotongan anggaran terjadi saat jumlah pimpinan MPR RI bertambah dari empat orang menjadi 10 orang.

"Kami di MPR ini kan pimpinannya 10 orang, dulu cuma empat orang, kemudian 10 orang. Anggaran di MPR ini malah turun, turun terus," kata Fadel kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Selasa (30/11).

Selain soal anggaran, pimpinan MPR juga marah atas kinerja Sri Mulyani. Itu karena Sri Mulyani tidak menepati janji terkait jumlah pelaksanaan kegiatan Empat Pilar, serta membatalkan kehadiran dalam rapat dengan MPR secara tiba-tiba.

"Pimpinan MPR rapat dengan Menkeu, kita undang dia, sudah atur waktu semuanya, tiba-tiba dia batalin dua hari kemudian, atur lagi, dia batalin," kata Sri Mulyani.

Karena kekecewaan itu, ia meminta Jokowi segera memecat Sri Mulyani. Senada, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyebut Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak menghargai lembaga pimpinannya. Sebab, dalam beberapa kesempatan, Sri Mulyani tidak menghadiri undangan MPR untuk membahas refocussing anggaran.

Bambang menjelaskan pimpinan MPR dalam rapat pimpinan kemarin juga meminta perempuan yang akrab disapa Ani itu menghargai hubungan antarlembaga tinggi negara. Dia pun menegaskan hal yang disampaikan Fadel bahwa Menkeu saat ini sulit diajak bekerja sama dengan MPR.

"Sudah beberapa kali diundang oleh Pimpinan MPR, Sri Mulyani tidak pernah datang. Dua hari sebelum diundang rapat, dia selalu membatalkan datang. Ini menunjukkan bahwa Sri Mulyani tidak menghargai MPR sebagai lembaga tinggi negara," tegas pria yang akrab disapa Bamsoet.