Buruh Respons Pernyataan Gubernur Banten soal Penolak UMP: Merendahkan

Serikat buruh menyatakan kecewa atas pernyataan Gubernur Banten Wahidin Halim yang menyuruh perusahaan di wilayahnya mencari pegawai baru apabila karyawan menolak penetapan kenaikan UMP 2022 yang dilakukannya beberapa waktu lalu.

Mereka memandang pernyataan itu telah merendahkan kaum buruh.

"Dalam pandangan kami, pernyataan yg disampaikan Wahidin Halim itu melukai dan merendahkan martabat kaum buruh," Sekretaris Jenderal GSBI Emelia Yanti Siahaan kepada CNNIndonesia.com, Senin (3/12).

Ia menambahkan buruh merupakan bagian penting dari sebuah perusahaan. Karena buruh, kegiatan produksi perusahaan tetap bisa berjalan dan ekonomi bergerak.

Karena itulah, demi merespons pernyataan merendahkan itu, pihaknya akan melakukan aksi baik berupa demonstrasi maupun mogok kerja.

"Bukan karena kami (buruh) suka melakukan. Tapi itu merupakan jalan yang harus ditempuh oleh kawan-kawan buruh, untuk bersuara dan menyampaikan tuntutan mereka. Sikap gubernur itu merupakan cerminan dari sikap pemerintah yang anti kritik, tidak demokratis, atau bahkan bisa disebut fasis," katanya.

Ia menambahkan pernyataan Wahidin mencerminkan, ia tidak mampu menyerap aspirasi rakyatnya sendiri.

"Kalau benar begitu pernyataan yg disampaikan oleh Gubernur Banten, ini cerminan bahwa Gubernur Banten tidak memiliki pemahaman yg baik atas aspirasi kaum buruh," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Menurutnya, buruh memprotes kenaikan UMP tahun depan karena itu semua tidak sesuai dengan keadaan pekerja saat ini. Khususnya, 2 tahun terakhir atau saat pandemi covid-19 menekan ekonomi dan kehidupan buruh.

Karena itu, ketimbang mengeluarkan komentar yang merendahkan, ia menyarankan Wahidin memberikan ruang bagi buruh untuk bernegosiasi. Pasalnya sejak adanya UU Cipta Kerja, ia mengklaim ruang negosiasi buruh dikerdilkan.

Segendang sepenarian, kecaman sama juga disampaikan Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia Mirah Sumirat. Dengan nada keras, bahkan ia menyebut pernyataan Wahidin itu semakin menunjukkan mental arogan dan pengemis orang nomor satu di Banten itu.

"Pernyataan gubernur tersebut menunjukkan sikap yang arogan sebagai penguasa daerah dan giliran mau ada pilkada dia ngemis suara buruh," katanya.

Kekecewaan sama juga disampaikan Ketua DPC KSPSI Kabupaten Tangerang dan Tangsel Ahmad Supriyadi. Sebagai buntut pernyataan itu, ia mengatakan buruh akan menjegal Wahidin dan pasangannya jika dia berencana maju jadi gubernur lagi pada 2024 mendatang.

Pasalnya, pernyataan itu tidak mencerminkan sikap sebagai seorang pemimpin yang sanggup dan cakap dalam mengayomi masyarakatnya. Selain itu, ia juga menilai sikap dan pernyataan itu mencerminkan Wahidin sebagai seorang provokator. 

"Bagi kami ini catatan politik untuk Wahidin-Andhika, nyalon di 2024 tidak akan kami pilih," katanya.

Sebagai informasi, Gubernur Banten Wahidin Halim menyuruh pengusaha mencari pegawai baru jika karyawannya tidak mau digaji sesuai ketentuan oleh pemerintah provinsi. Menurut Wahidin, masih banyak pencari kerja yang mau digaji antara Rp2,5 juta hingga Rp 4 juta per bulannya.

"Saya bilang ke pengusaha, ya kalian cari tenaga kerja baru, masih banyak yang nganggur, yang butuh kerja, yang cukup gaji Rp2,5 juta, Rp4 juta juga masih banyak," ujarnya, di Kota Serang, Senin (06/12).

Ia pun tidak mau ambil pusing apabila buruh melakukan mogok kerja, sebab aksi tersebut hanya bentuk ekspresi kekecewaan atas kenaikan upah yang rendah.