Kemenkeu Dorong Pemda Bentuk Dana Abadi Daerah

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendorong pemerintah daerah (pemda) membentuk dana abadi daerah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk meningkatkan manfaat ekonomi daerah kepada masyarakat. Nantinya, dana pengelolaan itu bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan anggaran belanja daerah tersebut.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti mengatakan dorongan ini tertuang dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD). UU tersebut belum baru saja disahkan oleh pemerintah dan DPR.

"Di UU HKPD ini merupakan instrumen baru yang bisa dilakukan daerah," ujar Astera saat bincang-bincang media mengenai UU HKPD, Rabu (15/12).

Astera menjelaskan ada dua syarat yang harus dipenuhi daerah sebelum membentuk dana abadi daerah. Pertama, daerah harus memiliki kapasitas fiskal yang sangat tinggi.

Kedua, telah memenuhi pelayanan dasar publik. Dengan syarat tersebut, Astera berharap tak ada kewajiban yang terlewatkan sebelum mengelola pos keuangan baru.

"Ini boleh jika dia mau menggunakan untuk kemanfaatan anak cucunya ke depan," imbuh Astera.

Sementara dari segi prinsip, Astera menekankan ada tiga hal yang perlu dilakukan. Pertama, dana abadi daerah nantinya ditetapkan berdasarkan peraturan daerah (perda).

Kedua, dikelola oleh bendahara umum daerah. Ketiga, dilakukan dengan investasi yang bebas risiko penurunan nilai, sehingga memberikan kepastian dan keberlangsungan.

"Pengelolaannya harus oleh mereka yang profesional, sehingga ini tantangan juga untuk daerah menyiapkan sumber daya manusianya," tutup Astera.

[Gambas:Video CNN]