Jokowi: Jumlah BUMDes Melonjak 606 Persen Sejak 2014

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan jumlah badan usaha milik desa (BUMDes) mencapai 57.200 saat ini. Jumlahnya melonjak 606 persen jika dibandingkan dengan 2014 lalu, yang hanya 8.100 BUMDes.

"Kenaikan dari BUMDes drastis, naik 600 persen, tepatnya 606 persen dari 2014 sebanyak 8.100 (BUMDes) melompat menjadi 57.200 BUMDes," papar Jokowi dalam Peluncuran Sertifikat Badan Hukum dan Peresmian Pembukaan Rakornas BUM Desa, Senin (20/12).

Meski jumlahnya melonjak, tapi Jokowi mengingatkan pemerintah daerah (pemda) tak berpuas diri. Kepala negara memerintahkan pengelola BUMDes agar membuat kegiatan yang berdampak langsung bagi warga desa setempat.

"Jangan terpaku pada jumlahnya, tapi kualitas aktivitas, kegiatan di dalamnya harus betul-betul bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat," papar Jokowi.

Ia meminta agar pengelola BUMDes tak hanya sekadar mengurus sertifikat badan hukum, tapi tak ada kegiatan yang berarti di dalamnya. Jika itu terjadi, maka keberadaan BUMDes tak akan berarti bagi rakyat sekitar.

"Jangan hanya dapat sertifikat badan hukum, buat plang, tapi kegiatan di dalam tidak ada, kegiatan tidak jelas," terang Jokowi.

BUMDes, lanjut Jokowi, harus mengambil peran dalam memajukan ekonomi desa. Jangan sampai, BUMDes justru mematikan usaha rakyat.

"Misalnya, sudah ada toko kecil-kecil 5 sampai 10. Tiba-tiba BUMDesa buat toko lebih besar, yang 10 mati. Bukan itu. Semua harus memacu agar 10 toko tambah jadi 20 atau dari kecil jadi menengah," jelas Jokowi.

Selain itu, Jokowi juga memerintahkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan swasta agar menggandeng BUMDes dalam menjalankan kegiatan usaha mereka di desa setempat. Dengan demikian, dampak ekonominya akan langsung dirasakan rakyat sekitar.

"Nanti saya pesan ke swasta, BUMN, perkebunan, tambang yang ada di daerah desa untuk mengikutsertakan BUMDes dalam kegiatan mereka, jangan yang di desa jadi penonton truk lalu lalang," ucap Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu tak mau warga desa hanya menonton hasil perkebunan dan tambang di daerah itu diambil begitu saja oleh pihak swasta atau BUMN. Jika itu terjadi, maka warga desa tak bisa menikmati sepenuhnya atas hasil perkebunan dan tambang di daerah itu.

"Jangan hasil perkebunan besar-besar, rakyat hanya menonton, melihat tambang diambil keluar dari desa. Libatkan BUMDes bersama kegiatan mereka (swasta dan BUMN)," pungkas Jokowi.