Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan sekitar 1,7 miliar penduduk di dunia belum memiliki akses pada sektor keuangan. Jumlah ini setara 21,65 persen dari total populasi dunia yang mencapai 7,85 miliar sampai tahun ini.
"Di negara berkembang, 67 persen itu belum (punya akses keuangan). Apalagi kelompok wanita dan muda," ungkap Perry di acara bertajuk Kupas Tuntas Prioritas Finance Track untuk Pulih Bersama, Rabu (22/12).
Padahal, menurutnya, akses keuangan yang memadai merupakan salah satu modal bagi suatu negara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Sebab, dengan begitu akan semakin banyak masyarakat yang bisa mendapatkan bantuan pembiayaan hingga memproses transaksi pembayaran yang mudah, cepat, dan efisien.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lihat Juga : |
Untuk itu, sambungnya, peningkatan literasi dan inklusi keuangan menjadi agenda yang penting. Bahkan, hal ini menjadi agenda prioritas pada perhelatan Presidensi G20 di bawah kepemimpinan Indonesia.
"Tujuannya untuk mendorong produktivitas, kapasitas, dan akses keuangan," imbuhnya.
Lebih lanjut, Perry menilai peningkatan inklusi keuangan bisa dilakukan dengan mempercepat dan memperluas digitalisasi ke masyarakat. Namun, hal ini kadang kala hanya terpusat di kota-kota besar.
Padahal, digitalisasi diharapkan justru bisa masuk ke masyarakat kecil dan UMKM. Maka dari itu, bank sentral nasional menyiapkan beberapa cara untuk meningkatkan digitalisasi yang lebih menyeluruh di Indonesia.
Pertama, melalui QRIS. Perry mengatakan layanan ini telah menjangkau 13 juta pengguna pada tahun ini dan ditargetkan meningkat jadi 15 juta pengguna pada tahun depan.
Kedua, melalui BI Fast. Ini merupakan infrastruktur pembayaran ritel untuk UMKM dan masyarakat, seperti transfer uang dengan biaya yang murah karena hanya Rp2.500 per transaksi. Ketiga, digitalisasi rupiah Saat ini, BI masih terus mempersiapkan digital central bank currency ini.