Lampu Hijau Bappenas untuk Anies Bisa Memantik Revisi UMP se-Indonesia

Kisruh Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI 2022 antara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan pengusaha dan pemerintah pusat terus bergulir. Apalagi, setelah Bappenas mengaku mendukung revisi UMP yang dilakukan Anies atas peraturan yang dikeluarkannya sendiri.

Anies yang berpihak pada kalangan buruh secara sepihak merevisi besaran kenaikan UMP dari yang sebelumnya hanya Rp37 ribu menjadi Rp225 ribu. Dalihnya, mempertimbangkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia versi Bank Indonesia (BI) yang sekitar 4,7 persen-5,5 persen.

Keputusan Anies tersebut membuat pengusaha ibu kota berang. Pasalnya, UMP 2022 menjadi lebih besar, yaitu dari seharusnya Rp4.453.935 menjadi Rp4.641.854.

Karena hal itu, pengusaha yang tergabung dalam Apindo dan Kadin Indonesia akan melayangkan gugatan ke PTUN begitu peraturan gubernur yang merevisi UMP terbit.

Kepala Bappenas Suharso Monoarfa terang-terangan mendukung keputusan Anies menaikkan UMP menjadi 5,1 persen. Alasannya, kenaikan UMP dapat menggenjot konsumsi rumah tangga yang ujung-ujungnya mendongkrak ekonomi nasional. Sekadar mengingatkan, konsumi rumah tangga menyumbang 56 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) RI.

"Ini artinya memberikan bantalan pertumbuhan konsumsi setidaknya 5,2 persen. Jadi, kalau 56 persen dari GDP (PDB) kita konsumsi kenaikan itu saja 2,3 persen sudah di tangan," ungkapnya dalam keterangan resmi, Rabu (22/12).

Hitung-hitungan Suharso, apabila UMP 2022 naik 5 persen, maka konsumsi masyarakat mencapai Rp180 triliun per tahun. Tentu, itu akan membuka peluang pertumbuhan ekonomi lebih tinggi lagi pada tahun depan.

Jika konsumsi masyarakat meningkat, ia menilai kalangan pengusaha juga yang akan diuntungkan. Karenanya, ia merayu pengusaha untuk tidak menolak UMP yang direvisi Anies.

Ekonom Celios Bhima Yudhistira Adhinegara menyebut keberpihakan Suharso terhadap Anies jadi angin segar bagi kalangan buruh. Dia pun mengakui kenaikan upah bakal berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi RI tahun depan.

Mengutip teori pemenang Nobel Ekonomi 2021 David Card, sambung Bhima, kenaikan upah tidak akan mempersempit kesempatan kerja. Justru menumbuhkan kesempatan kerja baru. Ia meyakini kalau ingin ekonomi tumbuh lebih cepat, maka upah minimum harus naik lebih tinggi dari proyeksi inflasi.

Di sisi lain, Bhima menyoroti pos pengeluaran masyarakat yang bakal naik tahun depan, seperti PPN dari 10 persen menjadi 11 persen. Lalu, kenaikan bahan makanan pokok yang terlihat dari harga cabai, minyak goreng, ayam, dan telur. Belum lagi, potensi kenaikan tarif listrik dan BBM seiring dengan kenaikan harga internasional.

Melihat makin beratnya beban pengeluaran masyarakat bawah, Bhima menilai UMP semestinya dipertahankan di level 5 persen. "Upah minimum ini punya efek yang cukup positif kalau mempertahankan argumen Gubernur DKI yang 5,1 persen," katanya kepada CNNIndonesia.com.