Porsi APBN Untuk Ibu Kota Baru Naik dari 19 Persen Jadi 53,5 Persen

Porsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan ibu kota negara (IKN) baru naik menjadi 53,5 persen. Hal tersebut diketahui dari situs resmi IKN, ikn.go.id.

Porsi APBN itu naik tajam jika dibandingkan dengan apa yang disampaikan Presiden Jokowi saat memutuskan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur beberapa tahun lalu. Pasalnya, Jokowi menyebut dana APBN yang akan dipakai untuk proyek ibu kota baru hanya sekitar 19 persen. 

Dari situs tersebut juga diketahui selain APBN, proyek ibu kota baru juga akan menggunakan pendanaan dari skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), swasta, dan BUMN. Porsi pendanaan dari tiga sumber itu mencapai 46,5 persen.

Lihat Juga : Pemerintah Sebut Alokasi Anggaran IKN di 2022 Senilai Rp510 M

CNNIndonesia.com sudah mencoba untuk minta penjelasan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa untuk minta penjelasan soal peningkatan porsi APBN di proyek ibu kota baru itu. Tapi sampai dengan berita diturunkan, yang bersangkutan belum memberikan responsnya. 

Sebagai informasi Jokowi berkeinginan memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas menyatakan pembangunan proyek membutuhkan dana sekitar Rp486 triliun.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas pada Kabinet Kerja Bambang Brodjonegoro mengatakan pemerintah menargetkan 54,6 persen kebutuhan pendanaan tersebut bisa dipenuhi dari skema KPBU.

Sementara itu Jokowi mengatakan porsi APBN hanya akan sebesar 19 persen.

"Yang dari APBN nantinya hanya akan 19 persen," ungkapnya saat memutuskan pemindahan ibu kota pada 2019 lalu.

Dengan kata lain, pemerintah hanya akan menggelontorkan Rp88 triliun dari APBN untuk total pembiayaan IKN sebesar Rp486 triliun.

Dengan persentase baru ini, berarti total dana APBN yang diperlukan untuk ibu kota baru mencapai Rp259 triliun.

[Gambas:Video CNN]