Pemerintah Janji Tak Tarik Utang Jangka Panjang untuk Ibu Kota Baru

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan pemerintah akan menghindari pembiayaan utang jangka panjang dalam membangun ibu kota baru atau ibu kota negara (IKN).

"Kami juga menghindari utang jangka panjang," ucap Suharso dalam konferensi pers di Kompleks DPR RI yang disiarkan secara daring, Selasa (18/1).

Pemerintah, kata Suharso, juga berkomitmen tak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam membangun IKN. Oleh karena itu, pemerintah akan membuat beberapa skema pembiayaan.

"Kami akan adaptasi model pembiayaan sedemikian rupa yang tidak memberatkan APBN tapi justru menambah aset pemerintah sedemikian rupa," terang Suharso.

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mengatakan pemerintah akan menghitung betul pendanaan yang akan disalurkan untuk pembangunan IKN beserta sumbernya.

"Pemerintah tajam untuk ini agar tidak merugian anak dan cucu ke depan. Jadi kami perhitungkan dengan penuh telaten," tegas Suharso.

Sebelumnya, pemerintah disebut-sebut akan menggunakan porsi APBN mencapai 53 persen untuk pembangunan IKN dari total dana yang dibutuhkan sekitar Rp466 triliun. Dengan kata lain, dana yang akan digelontorkan pemerintah berpotensi lebih dari Rp200 triliun.

Angka itu melonjak dari rencana awal yang hanya 19 persen atau sekitar Rp80 triliun dari total dana yang dibutuhkan untuk pembangunan IKN.

Hal ini terungkap dalam laman resmi ikn.go.id pada Senin (17/1). Namun, informasi tersebut sudah dihapus pada Selasa (18/1).