Pengusaha soal Jabodetabek-Bandung PPKM Level 3: Pasrah

Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta Sarman Simanjorang menyatakan merebaknya varian omicron covid-19 sangat mengganggu psikologi pelaku usaha hingga membuat pengusaha merasa khawatir dan gelisah.

Pasalnya, lonjakan kasus infeksi covid-19 membuat pemerintah menarik pedal rem dan menetapkan status PPKM Level 3 untuk Jabodetabek, DIY, Bali dan Bandung Raya.

Dia menuturkan bahwa pengusaha hanya bisa pasrah dengan apa pun keputusan pemerintah.

"Bagi pengusaha akan pasrah, tidak ada pilihan bahwa apa pun yang menjadi keputusan pemerintah akan siap kami laksanakan," jelasnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (7/2).

Hanya saja, ia masih menaruh harapan agar pemerintah mempertimbangkan secara matang dalam menerapkan pembatasan yang lebih ketat. Toh, lanjutnya, varian omicron tak terlalu berbahaya jika dibandingkan dengan varian delta.

"Kami berharap agar pemerintah jika nantinya menerapkan pengetatan agar tetap mempertimbangkan keberlangsungan dunia usaha," kata dia.

Hal tersebut Sarman utarakan karena ia menilai rem tersebut akan menekan lagi laju aktivitas ekonomi dan bisnis sejalan dengan pembatasan pengunjung, jam operasional, dan pekerja kantoran bakal bekerja dari rumah (WFH).

Menurut dia, PPKM level 3 akan paling berdampak pada sektor perdagangan, kafe, restoran, hotel, mall, transportasi, UMKM, hingga hiburan.

"Tentu ini akan sangat menekan pertumbuhan ekonomi terutama kota-kota besar, seperti Jakarta dan sekitarnya. Kalau pengetatan diberlakukan kembali maka akan sangat berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi kita di kuartal I-2022," jelas Sarman.

Ia pun berharap pengetatan tidak berlangsung lama, maksimal hingga pertengahan Maret mendatang karena pada tanggal 4 April sudah memasuki bulan Ramadan/puasa.

"Momentum ini harus kita manfaatkan untuk menambah omzet dan profit para pelaku usaha yg berdampak pada naiknya konsumsi rumah tangga dan akan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional," ujarnya.

Sementara, Wakil Ketum Kadin Indonesia Bidang Ketenagakerjaan Adi Mahfudz Wuhadji mengaku mendukung kebijakan pemerintah, Namun, di sisi lain ia menilai kebijakan tersebut bakal berpengaruh kepada dunia usaha, khususnya terhadap tenaga kerja di sektor tertentu.

"Kami sebagai pelaku usaha tentu saja akan meminimalisir dampak penyebaran covid omicron ini, melalui memperketat protokol kesehatan terutama di lingkungan kerja dan tentu saja akan berimbas terhadap keberlangsungan usaha dan pekerja itu sendiri," kata dia.

Dia berharap pemerintah untuk segera melakukan langkah antisipasi melalui kerja sama dengan seluruh elemen masyarakat untuk sama-sama mematuhi protokol kesehatan.

Pasalnya, ia menilai jaminan dan kepastian kesehatan secara menyeluruh di saat pandemi ini sangat lah dibutuhkan bagi setiap warga Indonesia agar penduduk Indonesia dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera.

"Seperti kita ketahui Bersama bahwa Kadin saat ini sedang sedang melakukan dua peperangan sekaligus, yakni perang terhadap pandemi dan perang terhadap ekonomi, seperti yang terus disampaikan oleh Ketua Umum Kadin Indonesia," ujarnya.

Sebelumnya, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengumumkan peningkatan level PPKM Jabodetabek, DIY, Bali dan Bandung raya naik ke level 3. Kebijakan ini diambil setelah menyoroti lonjakan kasus yang terjadi dalam beberapa hari terakhir.

"Jabodetabek, DIY, Bali Bandung Raya akan ke level 3," ujar Luhut dalam jumpa pers disiarkan kanal Youtube Sekretariat Presiden, Senin (7/2).

Luhut memerintahkan peningkatan kewaspadaan terhadap lonjakan varian Omicron yang menyumbang kenaikan kasus covid dalam beberapa waktu terakhir. Di antaranya peningkatan faskes hingga konversi bed untuk pasien covid.

Luhut mengatakan, kebijakan PPKM yang pemerintah ambil tetap mengikuti level asesmen yang telah disesuaikan, berdasarkan cakupan kapasitas rawat inap.

"Berdasarkan data yang kami kumpulkan berbagai sumber, bahwa omicron ini menyebabkan penularan jauh lebih cepat, melampaui penularan varian delta. Luhut mengklaim pemerintah terus memperbarui data dan meminta masukan dari berbagai ahli dalam bidangnya.

"Serta analisis perkembangan di seluruh negara sehingga menjadi penanganan pemerintah terhadap Omicron secara holistik," tegas Luhut.