Tarik Pebisnis, Pemerintah Buat Rezim Pajak Khusus di Ibu Kota Baru

CNN Indonesia
Rabu, 02 Mar 2022 13:07 WIB
Pemerintah akan membuat rezim pajak khusus di ibu kota baru demi memancing investor dan membuat mereka menggeser kantor pusat bisnis ke IKN. Pemerintah akan membuat rezim pajak khusus di ibu kota baru demi memancing investor dan membuat mereka menggeser kantor pusat bisnis ke IKN. (CNN Indonesia/Dok. Golkar).
Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pemerintah sedang menyiapkan skema rezim perpajakan baru yang membedakan ibu kota negara (IKN) dengan daerah non IKN.

Menurut Airlangga, dua rezim perpajakan berbeda dibuat untuk menarik para pengusaha ke IKN. Ia berharap insentif tersebut dapat menggeser headquarter atau kantor pusat perusahaan ke IKN.

Airlangga menambahkan bahwa hal tersebut merupakan keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi).


"Pak Presiden (Jokowi) bilang kita akan mempersiapkan semacam kluster finansial di IKN," jelas dia pada pembukaan Rapim Polri 2022, Rabu (2/3).

Airlangga mengatakan bahwa saat ini rezim perpajakan yang dimaksud sedang dibahas oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sayangnya, ia masih enggan membeberkan lebih.

"Pak Menteri Investasi (Bahlil) sedang bicara dengan Bu Menteri Keuangan (Sri Mulyani) bisa engga kita membuat semacam shelter/rezim perpajakan berbeda antara ibu kota dan non ibu kota sehingga kita berharap headquarter dari para pengusaha pindah ke ibu kota negara," beber dia.

Redaksi telah menghubungi Staf Khusus Kementerian Investasi Tina Talisa dan Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rahayu Puspasari untuk meminta penjelasan lebih rinci. Namun, hingga berita diturunkan yang bersangkutan belum merespons.

[Gambas:Video CNN]

Terpisah, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengaku harus menanyakan hal terkait kepada Airlangga.

"Saya harus tanyakan ke Pak Menko," jawabnya singkat.

Susi menambahkan bahwa informasi lengkap soal rezim pajak baru ada di Kementerian Keuangan.

"Belum (ada informasi lebih lanjut)... Mungkin lebih lengkapnya harus nanya ke teman-teman di Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu," pungkasnya.

(wel/agt)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL TERKAIT
BACA JUGA
Lihat Semua
SAAT INI
BERITA UTAMA
REKOMENDASI
TERBARU
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
LIHAT SELENGKAPNYA
TERPOPULER