Buruh Respons Pembatalan Aturan JHT Cair 56 Tahun: Masih Wacana

Kalangan buruh masih menunggu kepastian isi revisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT).

Sebelumnya, beleid itu menimbulkan polemik karena pencairan JHT secara penuh baru dapat dilakukan saat peserta berusia 56 tahun, meninggal dunia, atau cacat total.

Presiden Konfederesi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal belum bisa banyak berkomentar sebelum isi revisi beleid tertulis hitam di atas putih. Pasalnya, ia menduga masih ada celah revisi hanya berlaku hingga Mei 2022 dan dilanjutkan dengan Permenaker Nomor 2/2022 versi baru yang belum diketahui isinya.

"Kalau yang dimaksud tetap berlaku Permenaker lama (Nomor 19 tahun 2015) sampai Mei, berarti setelah Mei akan memakai revisi yang disiapkan. Nah, yang sedang disiapkan ini kan enggak tahu isinya," jelas dia kepada CNNIndonesia.com, Rabu (2/3).

Ia menegaskan pihaknya menuntut dua hal. Pertama, mencabut Permenaker Nomor 2/2022. Kedua, kembali memberlakukan Permenaker Nomor 19 tahun 2015.

Pada intinya, ia ingin JHT harus dapat langsung dicairkan saat karyawan kena PHK, putus kontrak, atau mengundurkan diri paling lama satu bulan setelahnya.

Said menilai pernyataan kontradiksi Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah bahwa pencairan JHT kembali menggunakan aturan yang lama, tetapi tetap merevisi Permenaker Nomor 2 tahun 2022 patut dicurigai.

Alasan lain yang membuatnya curiga adalah pernyataan Ida yang melangkahi pertemuan antara Kemnaker dengan kalangan buruh yang dijadwalkan pada hari ini. Menurut dia, jika pencairan JHT sepenuhnya dikembalikan ke aturan lama maka seharusnya pertemuan tak perlu dilakukan.

"Anehnya jam 2 ini baru dikumpulkan oleh Dirjen PHI (Indah Anggoro Putri) ngopi bareng, seluruh serikat buruh dikumpulin tapi Menaker sudah mendahului pertemuan, ini maksudnya apa?" beber dia.

Ia pun mendesak Ida untuk tak main akal-akalan atau mengelabui pekerja dengan revisi yang tidak sesuai dengan arahan Jokowi.

Senada, Presiden ASPEK Mirah Sumirat juga masih menunggu kepastian hasil revisi beleid yang menjadi polemik tersebut. Ia menuturkan bahwa pengembalian aturan ke versi lama masih berbentuk wacana sebelum benar-benar diteken.

Oleh karena itu, ia menyatakan masih menunggu langkah nyata Ida untuk mematuhi perintah Jokowi tersebut.

"Kami masih menunggu revisi atau pengembalian yang dimaksud oleh Menaker, artinya ini belum jelas juga masih wacana," ujar Mirah.

Dia mengaku tak mau kecolongan dengan mengapresiasi langkah revisi yang saat ini masih berlangsung itu. "Kami enggak mau ke-GR-an, kecolongan memberikan apresiasi nanti malah beda lagi," tutupnya.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan akan mengembalikan proses dan tata cara pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) ke aturan lama.

Pengembalian itu dilakukan seiring perintah Presiden Jokowi untuk merevisi Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT). Saat ini revisi sedang dilakukan.

"Pada prinsipnya, ketentuan tentang klaim JHT sesuai dengan aturan lama, bahkan dipermudah," katanya dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan Rabu (2/3).

[Gambas:Video CNN]