Pengamat Minta Pemerintah Jujur soal Kondisi Keuangan Pertamina

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro meminta pemerintah memberikan kejelasan atas kondisi keuangan PT Pertamina (Persero). Penjelasan ia minta terkait tekanan kenaikan harga minyak dunia yang dipicu konflik Rusia-Ukraina belakangan ini.

Ia mengatakan kenaikan tersebut pasti menimbulkan beban berat bagi Pertamina. Keterbukaan diperlukan supaya solusi demi membantu Pertamina dalam menghadapi tekanan itu bisa cepat dicari.

"Saya kira kondisi keuangan Pertamina sudah cukup berat, sudah perlu mempertimbangkan komunikasi dengan pemerintah sebagai pemegang saham terbesar," kata Komaidi kepada CNN Indonesia, Senin (14/3).

Menurutnya, sejauh ini paling tidak ada dua solusi yang bisa dilakukan untuk menolong keuangan Pertamina.

Pertama, dengan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi. Kedua, dengan diberikan kompensasi.

Terkait dengan pemberian kompensasi, Komaidi mengatakan bisa diberikan dalam bentuk subsidi atau anggaran untuk menutup selisih tanpa melalui mekanisme APBN.

"Keduanya perlu kejelasan dari pemerintah. Kira-kira mana yang diizinkan oleh pemerintah," lanjutnya.

Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) mengakui kinerja keuangannya cukup tertekan dengan kenaikan harga minyak dunia akibat perang Rusia-Ukraina.

[Gambas:Video CNN]

Pjs Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga (PPN), Subholding Commercial and Trading Pertamina Irto Ginting mengatakan harga minyak dunia yang terus melambung membuat keuangan Pertamina cukup kesulitan.

"Tentunya, kenaikan harga minyak ini memberikan tekanan bagi kami di hilir," kata Irto kepada CNN Indonesia, Rabu (9/3).

Kendati mengalami kesulitan dalam hal kinerja keuangan, Irto mengaku pihaknya belum menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi secara besar-besaran.

"Kami masih memonitor perkembangan harga minyak dunia, terkait harga [BBM non subsidi] masih kami review secara berkala," katanya.