Luhut dan Curiga Wacana Tunda Pemilu Demi Gaet Investor Ibu Kota Baru

Ekonom Indef Nailul Huda menyebut keluarnya Softbank akan menciptakan preseden buruk bagi investor lainnya. Pasalnya, bukan tak mungkin UEA dan Arab Saudi pun mengikuti jejak Masayoshi Son. Karena itu, ia menilai ujung-ujungnya pembangunan IKN bakal mengandalkan APBN.

"Saya lihat kemungkinan besar investor lainnya akan bertindak serupa seperti Softbank, kalau terjadi dan tidak ada alternatif lainnya ya otomatis APBN lagi APBN lagi," ujarnya.

Walau Jokowi masih menyatakan APBN hanya akan dikucurkan maksimal 20 persen, namun Nailul mengaku ragu dengan itu semua. Ia memproyeksi APBN bakal dikucurkan dari berbagai sisi, misalnya lewat investasi langsung atau penanaman modal negara (PMN) atau pun penerbitan surat utang negara (SUN) atau SBN.

Nailul tak yakin dana abadi Indonesia Investment Authority (INA) bakal bisa diandalkan untuk mencari pendanaan IKN. Apalagi, dana di INA yang baru jelas hanya suntikan dana pemerintah yang berasal dari APBN juga.

"Sovereign Wealth Fund INA kan sebetulnya dananya dari investor luar juga, ketika mereka gagal meyakinkan investor ya otomatis lembaga engga ada uang juga," imbuhnya.

Nailul mengatakan salah satu alternatif yang mungking diambil pemerintah adalah dengan menjual atau menyewakan aset-aset di Jakarta yang nantinya tak lagi dipakai.

Direktur Eksekutif Center of Economics and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menyebut investor melihat ada risiko politik pembangunan IKN cukup tinggi, misalnya terkait perpanjangan masa jabatan presiden. Ia menilai hal ini membuat investor memilih wait and see.

"Investasi di IKN bukan jangka pendek, tapi butuh kepastian jangka panjang. Dikhawatirkan risiko politik terkait pemilu akan membuat proyek IKN terkendala, bahkan bisa berhenti total," katanya.

Belum lagi faktor perang di Ukraina yang menambah deretan ketidakpastian global. Ia mengatakan investor turut membaca risiko inflasi tinggi di negara maju yang membuat biaya pembangunan IKN naik signifikan.

Ambil contoh biaya besi baja dan barang material konstruksi yang akan naik karena imbas dari terganggunya rantai pasok global.

Menurut Bhima, konsekuensi mundurnya Softbank ada dua. Pertama, jika pemerintah ingin mengejar pembangunan IKN tepat waktu maka investasi awal IKN hingga 90 persen harus diperoleh dari APBN.

Kedua, pemerintah perlu cari pengganti Softbank entah lembaga investasi hedge fund maupun sovereign wealth fund dari negara mitra, seperti Arab Saudi.

"Sayangnya mencari investor sekelas Softbank bukan hal mudah, apalagi proses pembangunan IKN segera dimulai. Butuh proses uji kelayakan, pembacaan situasi ekonomi dan hitung-hitungan manfaat sosial-politik bagi investor," tandasnya.