Jadi Satgas ESC B20, Pertamina Fokus pada Percepatan Transisi Energi

Stakeholder Consultation ke-3 Satuan Tugas (Satgas) atau Task Force Energy, Sustainability & Climate B20 ditegaskan berfokus pada peningkatan dukungan pembiayaan dalam upaya percepatan transisi energi.

Dilaksanakan secara daring pada Jumat (18/3), Stakeholder Consultation kali ini bertujuan untuk mendapat masukan dari para pemangku kepentingan sehingga pandangan para pelaku usaha/lembaga sektor keuangan dapat terwakili. Chair of Task Force Energy, Sustainability & Climate B20 Nicke Widyawati berharap, para stakeholder bisa memberi masukan atas isu-isu prioritas.

"Pertukaran pandangan selama Stakeholder Consultation ini akan memperkaya proses pembentukan rekomendasi Task Force Energy ke G20," ujar Nicke pada Senin (21/3).

Nicke memaparkan, isu utama yang dibahas dalam pertemuan antara lain adalah kerja sama global untuk pasar karbon, serta penyaluran dana untuk membiayai transisi energi, juga penerapan standar pelaporan keberlanjutan (sustainable reporting) dan taksonomi yang diakui secara global.

Sementara itu, sektor energi dinilai memiliki tantangan paling kritis untuk beralih ke energi berkelanjutan (sustainable energy) sebagai upaya mengurangi emisi karbon yang menjadi penyebab gas rumah kaca.

"Kondisi di Indonesia sedikit berbeda, karena kontribusi emisi karbon dari energi berada pada kisaran 20 persen - 36 persen dibandingkan dengan deforestasi yang berada pada kisaran 44 persen - 62 persen. Tetapi, hal ini tidak bisa menjadi alasan bagi para pelaku industri, khususnya di sektor energi, untuk tidak ikut serta dalam pengurangan emisi gas rumah kaca," tutur Nicke.

Mengacu pada perkiraan IPCC, Nicke mengatakan kenaikan suhu rata-rata global saat ini sudah mendekati ambang batas konsensus 1,5 derajat celcius.

"Ada sedikit waktu yang tersisa untuk mengambil tindakan drastis untuk mengurangi percepatan emisi puncak ke transisi hingga menuju ke net zero, yang saat ini tertinggal secara signifikan," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Internasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang juga menjabat sebagai B20 Sherpa, Rizal Affandi Lukman mengatakan, konsultasi pemangku kepentingan yang berkelanjutan ini sangat penting untuk mengumpulkan ide-ide informasi yang relevan dan wawasan dari berbagai pemangku kepentingan yang relevan.

"Sejak awal Task Force ESC adalah gugus tugas paling populer di dalam presidensi B20 Indonesia. Ini adalah sinyal kuat bahwa masalah energi, keberlanjutan, dan iklim sangat relevan bagi banyak pihak saat ini," ujar Rizal.

Dia berharap, hasil diskusi dapat diimplementasikan secara berkelanjutan. "Mari lebih terbuka dan kritis hari ini, karena keterlibatan kita semua sebagai sumber informasi berharga yang dapat digunakan. Ke depan tentunya akan menjalin kolaborasi dan kemitraan yang kuat dalam melahirkan rekomendasi kebijakan yang baik untuk semua," kata Rizal.

3 Rekomendasi Kebijakan

Untuk itu, Nicke mengajukan tiga rekomendasi guna menekan percepatan laju pemanasan global saat ini. Pertama, mempercepat transisi menuju penggunaan energi yang berkelanjutan dengan meningkatkan kerja sama global. Sehingga, transisi menuju penggunaan energi berkelanjutan melalui upaya pengurangan intensitas karbon dalam penggunaan energi dapat diakselerasi.

Kedua, memastikan transisi yang adil dan terjangkau, dengan meningkatkan kerja sama global guna memastikan transisi yang adil, teratur, dan terjangkau menuju penggunaan energi yang berkelanjutan di seluruh negara maju dan berkembang.

Ketiga, mendorong kerja sama global dalam meningkatkan ketahanan energi untuk meningkatkan ketahanan energi tingkat konsumen melalui pemberian akses dan kemampuan mengkonsumsi energi yang bersih dan modern.

Nicke mengungkapkan, perumusan Rekomendasi Kebijakan ini melibatkan beberapa pihak dalam Task Force Energy, Sustainability, & Climate B20, termasuk 8 Co-Chairs yang merupakan C-Level dari pelaku usaha negara G20 serta lebih dari 140 anggota yang memberikan masukan dalam arah Rekomendasi Kebijakan dan prioritas masalah.

"Yang paling penting dalam perumusan rekomendasi ini adalah keselarasan dengan para pemangku kepentingan, sehingga isu-isu yang kita bawa ke task force bisa sejalan dengan arah kebijakan Indonesia di G20," kata Nicke.