Harga Pertamax Harus Naik Kalau Pertamina Tak Mau Tongpes
Dinda Audriene | CNN Indonesia
Rabu, 23 Mar 2022 07:05 WIB
Bagikan:
URL berhasil disalin
Pengamat menilai harga pertamax Rp9.500 per liter jauh dari harga keekonomian. Karenanya, jika tak ingin tongpes, Pertamina harus menaikkan harga pertamax. (CNN Indonesia/Safir Makki).
Jakarta, CNN Indonesia --
Kementerian BUMN mengisyaratkan agar PT Pertamina (Persero) mengerek harga bahan bakar minyak (BBM) jenis pertamax. Soalnya, perusahaan pelat merah itu menjual pertamax di bawah harga keekonomian.
Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga mengatakan harga keekonomian pertamax Rp14.500 per liter. Namun, Pertamina hanya menjual pertamax sebesar Rp9.500 per liter.
"Bisa dikatakan posisinya, Pertamina subsidi pertamax. Ini jelas artinya Pertamina subsidi mobil mewah yang pakai pertamax, karenanya perlu dihitung ulang," ucap Arya kepada media, Selasa (22/3).
Padahal, harga BBM jenis pertamax di Asia Tenggara dibanderol Rp14 ribu-Rp15 ribu per liter. Sementara, harga pertamax khusus di Malaysia lebih murah, karena pemerintah memberikan subsidi dengan mekanisme tertentu.
Secara logika, Pertamina seharusnya segera menaikkan harga jual pertamax agar keuangan tak jebol. Jika harga masih ditahan di level Rp9.500 per liter, maka ada selisih harga Rp5 ribu per liter. Selisih itu menjadi beban Pertamina, yang bila didiamkan, maka bukan tidak mungkin perusahaan kembali menanggung rugi karena biaya produksi dan penerimaan tak seimbang.
Pjs Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Subholding Commercial and Trading Pertamina Irto Ginting belum dapat memastikan kenaikan harga pertamax dalam waktu dekat. "Iya, sedang kami review untuk harga pertamax. Sabar dulu," ungkap Irto singkat kepada CNNIndonesia.com.
Sementara, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai Pertamina harus menaikkan harga pertamax sesuai keekonomian, tak boleh di bawah itu sedikit pun. Misalnya, harga keekonomian Rp14 ribu per liter, maka harus dinaikkan sesuai harga tersebut.
"Harga minyak mentah sempat US$130 per barel, kalau dihitung-hitung memang harga ideal Rp14 ribu-Rp14.500 per liter. Jadi, Pertamina harus menyesuaikan," kata Fabby.
Ia setuju dengan pendapat Kementerian BUMN yang mengatakan bahwa apabila Pertamina tidak mengerek harga pertamax sesuai keekonomian, maka sama saja perusahaan memberikan subsidi kepada mobil mewah.
"Jika tidak menaikkan harga, maka Pertamina sama saja sebenarnya mensubsidi pengguna orang mampu. Kalau Pertamina memberikan subsidi kan tidak layak, berarti subsidi diambil dari potensi margin," ungkap Fabby.
Jika potensi margin digunakan untuk memberikan subsidi, maka akan berdampak pada keuangan perusahaan. Ujung-ujungnya, keuangan akan merah lagi tahun ini. "Akan mengurangi pendapatan Pertamina, tidak tepat," imbuh Fabby.
Pertamina tercatat membukukan laba bersih sebesar US$183 juta atau Rp2,6 triliun pada semester I 2021. Angka tersebut berbanding terbalik dengan periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu rugi sebesar US$768 juta.
Oleh karena itu, Pertamina harus mengambil langkah cepat sebelum harga minyak dunia semakin melejit ke depannya. Lagipula, Pertamina tak ada alasan menahan harga pertamax. Sebab, harga minyak mentah dunia terus melonjak, terutama karena konflik Rusia-Ukraina.
Selain itu, pertamax juga bukan bbm penugasan. Dengan demikian, Pertamina seharusnya tak perlu banyak diskusi untuk mengerek harga pertamax.
"Pertamax harus di harga keekonomian. Pada dasarnya, biaya BBM harus ada yang bayar. Harus dibayar konsumen, jadi prinsipnya begitu. Kalau bukan BBM penugasan, ya yang bayar konsumen," tegas Fabby.
Bahkan, ia mendesak kenaikan harga pertamax harus dilakukan secepatnya pekan ini. Pertamina, katanya, tak perlu menunggu awal bulan untuk membuat kebijakan baru. "Ini kebijakan korporat, jadi mau naik kapan saja bisa, besok pagi juga boleh. Apalagi, pertamax sudah tidak disesuaikan berapa lama, sudah lama sekali," jelas Fabby.
Direktur Energy Watch Mamit Setiawan mengakui harga pertamax dihitung berdasarkan mean of platts Singapore (MOPS) atau argus ditambah Rp1.800 per liter, ditambah margin 10 persen dari harga wajar. Rumus ini untuk menghitung BBM di bawah RON 95, seperti pertamax.
Hal ini tertuang dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 62. K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis BBM Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan/atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan.
"Margin 10 persen itu maksimal, di bawah itu tidak apa-apa. Misalnya, mau 5 persen tidak apa-apa. Bergantung dari masing-masing perusahaan," tutur Mamit.
Pun demikian, ia memprediksi Pertamina tak mengerek harga BBM pertamax ke level keekonomian. Paling mentok, hanya naik menjadi Rp13 ribu per liter. "Masih 'nutup' ke keuangan Pertamina kalau dijual jadi Rp13 ribu per liter," ucap Mamit.
Dengan kata lain, harga pertamax milik Pertamina akan tetap lebih murah dibandingkan dengan perusahaan migas swasta, seperti Shell, Total, dan Vivo.
"Pertamina juga bisa menetapkan harga lebih murah dibandingkan dengan SPBU swasta. Misalnya melalui diskon-diskon aplikasi My Pertamina. Walaupun lebih murah, tapi tetap bisa menutup biaya yang dikeluarkan," jelas Mamit.
Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro mengatakan jika Pertamina ingin menyelamatkan keuangan, maka harus segera menaikkan harga pertamax hingga ke level keekonomian. "Kalau yang dikejar adalah keuangan Pertamina ya ke harga keekonomian," ungkapnya.
Namun, bila pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas Pertamina memikirkan daya beli masyarakat, maka tidak bisa menaikkan harga pertamax ke level keekonomian. Paling-paling, manajemen dan pemegang saham akan mencari titik tengah.
"Bergantung dari pemerintah (sebagai pemegang saham mayoritas) yang dicari apa. Kalau jaga daya beli tidak bisa menaikkan ke harga keekonomian," jelas Komaidi.
Dari kacamatanya, masyarakat sebenarnya sudah mampu membeli BBM jenis pertamax di level Rp14.500 per liter atawa sesuai keekonomian. Toh, perusahaan migas swasta sudah menaikkan harga bbm sejenis pertamax di level tersebut.
"Pemain lain sudah menaikkan ke Rp14.500 per liter, berarti kan masyarakat sebenarnya mampu untuk beli. Tapi kan kadang-kadang pemerintah (sebagai pemegang saham mayoritas) punya pertimbangan lain sebagai BUMN atau atas nama apapun itu," tutur Komaidi.
Sementara, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menilai kenaikan harga pertamax tak akan berpengaruh signifikan terhadap daya beli masyarakat dan inflasi. Sebab, pertamax biasanya dikonsumsi oleh masyarakat kelas menengah atas.
Dengan kata lain, konsumen pertamax punya uang untuk membeli sesuai harga keekonomian Rp14.500 per liter. "Kalau pertamax (pengaruhnya) sedikit karena dikonsumsi oleh menengah atas, jadi tidak terlalu besar," terang Tauhid.
Situasi akan berbeda jika Pertamina mengerek BBM jenis pertalite. Pasalnya, porsi konsumsi pertalite mencapai 78 persen dari total konsumsi BBM nasional.
Sementara, berdasarkan catatan BUMN, konsumsi pertamax hanya 13 persen dari total konsumsi BBM di RI. Jadi, daya beli masyarakat akan terpengaruh banyak jika harga pertalite naik.
"Kalau pertalite konsumsi menengah bawah, roda dua. Kalau harga naik otomatis pengaruh ke daya beli. Kalau pertamax sedikit (pengaruhnya)," jelas Tauhid.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan harga pertalite tak naik meski harga minyak mentah dunia mendekati US$120 per barel. Keputusan dibuat demi menjaga daya beli masyarakat di tengah proses pemulihan ekonomi.
"BBM tidak naik. Pertalite tidak diubah dan ini sebabkan nanti bayar kompensasi ke Pertamina. Jadi, ini APBN hitung berapa masuk dan berapa ditagihkan ke kami dan struktur APBN akan sehat tidak," ucap Sri Mulyani.
Untuk pertamax, Sri Mulyani memberikan kebebasan kepada Pertamina. Namun, pertamax akan terkena imbas kenaikan harga minyak dunia karena tak mendapatkan subsidi atau kompensasi dari pemerintah seperti pertalite.
"Pertamax kena (imbas kenaikan harga minyak dunia) karena dia nggak disubsidi. BBM ini untuk masyarakat atas," pungkasnya.
Jakarta, CNN Indonesia --
Kementerian BUMN mengisyaratkan agar PT Pertamina (Persero) mengerek harga bahan bakar minyak (BBM) jenis pertamax. Soalnya, perusahaan pelat merah itu menjual pertamax di bawah harga keekonomian.
Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga mengatakan harga keekonomian pertamax Rp14.500 per liter. Namun, Pertamina hanya menjual pertamax sebesar Rp9.500 per liter.
"Bisa dikatakan posisinya, Pertamina subsidi pertamax. Ini jelas artinya Pertamina subsidi mobil mewah yang pakai pertamax, karenanya perlu dihitung ulang," ucap Arya kepada media, Selasa (22/3).
Padahal, harga BBM jenis pertamax di Asia Tenggara dibanderol Rp14 ribu-Rp15 ribu per liter. Sementara, harga pertamax khusus di Malaysia lebih murah, karena pemerintah memberikan subsidi dengan mekanisme tertentu.
Secara logika, Pertamina seharusnya segera menaikkan harga jual pertamax agar keuangan tak jebol. Jika harga masih ditahan di level Rp9.500 per liter, maka ada selisih harga Rp5 ribu per liter. Selisih itu menjadi beban Pertamina, yang bila didiamkan, maka bukan tidak mungkin perusahaan kembali menanggung rugi karena biaya produksi dan penerimaan tak seimbang.
Pjs Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Subholding Commercial and Trading Pertamina Irto Ginting belum dapat memastikan kenaikan harga pertamax dalam waktu dekat. "Iya, sedang kami review untuk harga pertamax. Sabar dulu," ungkap Irto singkat kepada CNNIndonesia.com.
Sementara, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai Pertamina harus menaikkan harga pertamax sesuai keekonomian, tak boleh di bawah itu sedikit pun. Misalnya, harga keekonomian Rp14 ribu per liter, maka harus dinaikkan sesuai harga tersebut.
"Harga minyak mentah sempat US$130 per barel, kalau dihitung-hitung memang harga ideal Rp14 ribu-Rp14.500 per liter. Jadi, Pertamina harus menyesuaikan," kata Fabby.
Ia setuju dengan pendapat Kementerian BUMN yang mengatakan bahwa apabila Pertamina tidak mengerek harga pertamax sesuai keekonomian, maka sama saja perusahaan memberikan subsidi kepada mobil mewah.
"Jika tidak menaikkan harga, maka Pertamina sama saja sebenarnya mensubsidi pengguna orang mampu. Kalau Pertamina memberikan subsidi kan tidak layak, berarti subsidi diambil dari potensi margin," ungkap Fabby.
Jika potensi margin digunakan untuk memberikan subsidi, maka akan berdampak pada keuangan perusahaan. Ujung-ujungnya, keuangan akan merah lagi tahun ini. "Akan mengurangi pendapatan Pertamina, tidak tepat," imbuh Fabby.
Pertamina tercatat membukukan laba bersih sebesar US$183 juta atau Rp2,6 triliun pada semester I 2021. Angka tersebut berbanding terbalik dengan periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu rugi sebesar US$768 juta.
Oleh karena itu, Pertamina harus mengambil langkah cepat sebelum harga minyak dunia semakin melejit ke depannya. Lagipula, Pertamina tak ada alasan menahan harga pertamax. Sebab, harga minyak mentah dunia terus melonjak, terutama karena konflik Rusia-Ukraina.
Selain itu, pertamax juga bukan bbm penugasan. Dengan demikian, Pertamina seharusnya tak perlu banyak diskusi untuk mengerek harga pertamax.
"Pertamax harus di harga keekonomian. Pada dasarnya, biaya BBM harus ada yang bayar. Harus dibayar konsumen, jadi prinsipnya begitu. Kalau bukan BBM penugasan, ya yang bayar konsumen," tegas Fabby.
Bahkan, ia mendesak kenaikan harga pertamax harus dilakukan secepatnya pekan ini. Pertamina, katanya, tak perlu menunggu awal bulan untuk membuat kebijakan baru. "Ini kebijakan korporat, jadi mau naik kapan saja bisa, besok pagi juga boleh. Apalagi, pertamax sudah tidak disesuaikan berapa lama, sudah lama sekali," jelas Fabby.
Direktur Energy Watch Mamit Setiawan mengakui harga pertamax dihitung berdasarkan mean of platts Singapore (MOPS) atau argus ditambah Rp1.800 per liter, ditambah margin 10 persen dari harga wajar. Rumus ini untuk menghitung BBM di bawah RON 95, seperti pertamax.
Hal ini tertuang dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 62. K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis BBM Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan/atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan.
"Margin 10 persen itu maksimal, di bawah itu tidak apa-apa. Misalnya, mau 5 persen tidak apa-apa. Bergantung dari masing-masing perusahaan," tutur Mamit.
Pun demikian, ia memprediksi Pertamina tak mengerek harga BBM pertamax ke level keekonomian. Paling mentok, hanya naik menjadi Rp13 ribu per liter. "Masih 'nutup' ke keuangan Pertamina kalau dijual jadi Rp13 ribu per liter," ucap Mamit.
Dengan kata lain, harga pertamax milik Pertamina akan tetap lebih murah dibandingkan dengan perusahaan migas swasta, seperti Shell, Total, dan Vivo.
"Pertamina juga bisa menetapkan harga lebih murah dibandingkan dengan SPBU swasta. Misalnya melalui diskon-diskon aplikasi My Pertamina. Walaupun lebih murah, tapi tetap bisa menutup biaya yang dikeluarkan," jelas Mamit.
Pengamat menilai harga pertamax Rp9.500 per liter jauh dari harga keekonomian. Karenanya, jika tak ingin tongpes, Pertamina harus menaikkan harga pertamax. (CNN Indonesia/Safir Makki).
Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro mengatakan jika Pertamina ingin menyelamatkan keuangan, maka harus segera menaikkan harga pertamax hingga ke level keekonomian. "Kalau yang dikejar adalah keuangan Pertamina ya ke harga keekonomian," ungkapnya.
Namun, bila pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas Pertamina memikirkan daya beli masyarakat, maka tidak bisa menaikkan harga pertamax ke level keekonomian. Paling-paling, manajemen dan pemegang saham akan mencari titik tengah.
"Bergantung dari pemerintah (sebagai pemegang saham mayoritas) yang dicari apa. Kalau jaga daya beli tidak bisa menaikkan ke harga keekonomian," jelas Komaidi.
Dari kacamatanya, masyarakat sebenarnya sudah mampu membeli BBM jenis pertamax di level Rp14.500 per liter atawa sesuai keekonomian. Toh, perusahaan migas swasta sudah menaikkan harga bbm sejenis pertamax di level tersebut.
"Pemain lain sudah menaikkan ke Rp14.500 per liter, berarti kan masyarakat sebenarnya mampu untuk beli. Tapi kan kadang-kadang pemerintah (sebagai pemegang saham mayoritas) punya pertimbangan lain sebagai BUMN atau atas nama apapun itu," tutur Komaidi.
Sementara, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menilai kenaikan harga pertamax tak akan berpengaruh signifikan terhadap daya beli masyarakat dan inflasi. Sebab, pertamax biasanya dikonsumsi oleh masyarakat kelas menengah atas.
Dengan kata lain, konsumen pertamax punya uang untuk membeli sesuai harga keekonomian Rp14.500 per liter. "Kalau pertamax (pengaruhnya) sedikit karena dikonsumsi oleh menengah atas, jadi tidak terlalu besar," terang Tauhid.
Situasi akan berbeda jika Pertamina mengerek BBM jenis pertalite. Pasalnya, porsi konsumsi pertalite mencapai 78 persen dari total konsumsi BBM nasional.
Sementara, berdasarkan catatan BUMN, konsumsi pertamax hanya 13 persen dari total konsumsi BBM di RI. Jadi, daya beli masyarakat akan terpengaruh banyak jika harga pertalite naik.
"Kalau pertalite konsumsi menengah bawah, roda dua. Kalau harga naik otomatis pengaruh ke daya beli. Kalau pertamax sedikit (pengaruhnya)," jelas Tauhid.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan harga pertalite tak naik meski harga minyak mentah dunia mendekati US$120 per barel. Keputusan dibuat demi menjaga daya beli masyarakat di tengah proses pemulihan ekonomi.
"BBM tidak naik. Pertalite tidak diubah dan ini sebabkan nanti bayar kompensasi ke Pertamina. Jadi, ini APBN hitung berapa masuk dan berapa ditagihkan ke kami dan struktur APBN akan sehat tidak," ucap Sri Mulyani.
Untuk pertamax, Sri Mulyani memberikan kebebasan kepada Pertamina. Namun, pertamax akan terkena imbas kenaikan harga minyak dunia karena tak mendapatkan subsidi atau kompensasi dari pemerintah seperti pertalite.
"Pertamax kena (imbas kenaikan harga minyak dunia) karena dia nggak disubsidi. BBM ini untuk masyarakat atas," pungkasnya.
