Banjir BLT Jokowi 'Contoh' SBY Redam Kenaikan Harga BBM

Tapi, Bhima juga tetap meminta pemerintahan Jokowi tak hanya mengandalkan BLT untuk mengganjal perut rakyat. Sebab, stabilitas dan ketahanan pangan serta energi tetap harus diwujudkan.

"BLT tidak bisa berdiri sendiri, harus ada stabilisasi harga ke depan," imbuh Bhima.

Setali tiga uang, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet juga menilai tak ada yang salah bila pemerintahan Jokowi getol menggelontorkan BLT kepada masyarakat seperti era SBY.

"Saya kira SBY pun mengambil contoh dari negara lain untuk social assistance dan adopsi kebijakan sosial ekonomi ini. Ini merupakan hal lumrah untuk dilakukan," ujar Yusuf.

Namun, Yusuf menekankan pemberian BLT oleh pemerintah sudah sewajarnya lebih baik dari waktu ke waktu. Dengan kata lain, tidak salah sasaran, salah data, salah besaran, apalagi korupsi.

"BLT kerap terbukti berhasil sebagai strategi jangka pendek untuk menopang daya beli kelompok menengah ke bawah. Namun, sedapat mungkin error-nya diminimalisir ke level yang sangat rendah," ucap Yusuf.

BLT Migor Bukan Solusi

Sementara Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda memberi catatan berbeda. Menurutnya, BLT boleh diberikan ke masyarakat, tapi tidak dengan BLT minyak goreng.

Pasalnya, Huda melihat BLT minyak goreng merupakan solusi tidak tegas pemerintah kepada pengusaha yang enggan bekerja sama untuk mengikuti kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET).

"Padahal swasta masih mampu produksi, namun enggan bekerja sama dengan pemerintah. Akibatnya, ketika harga sudah tinggi, swasta ingin lebih tinggi lagi untuk meraup keuntungan yang berlimpah. Makanya swasta bergembira dengan adanya BLT, di mana produk mereka bisa dibeli dengan harga sesuai keinginan mereka," jelas Huda.

Menurut Huda, BLT seharusnya diberikan ketika masyarakat dan pengusaha sama-sama tertekan. Sementara saat ini, banyak pengusaha yang sebenarnya mendapat berkah dari kenaikan harga minyak sawit mentah (CPO), tetapi enggan menyisihkan sedikit untuk harga minyak goreng murah bagi masyarakat.

"Jadi BLT ketika pandemi oke, tapi BLT minyak goreng big no," tutur Huda.

Sebelumnya, Partai Demokrat menyindir Jokowi yang menyalurkan BLT minyak goreng dan BLT untuk pekerja bergaji di bawah Rp3,5 juta. Pasalnya, kebijakan itu kontras dengan sikap Jokowi saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta yang banyak mengkritik BLT era SBY.

Jokowi saat menjabat Gubernur DKI Jakarta memang tidak setuju terhadap program bantuan tunai sebagai bentuk kompensasi kenaikan harga BBM subsidi pada Juni 2013 lalu.

Jokowi menyebut BLT atau BLSM lebih baik disalurkan kepada pengusaha dan rumah tangga produktif.

Sikap tidak setuju Jokowi kala itu viral di media sosial. Sejumlah netizen membandingkan sikap Jokowi dulu dengan saat ini yang memilih menyalurkan BLT.