Sawit Watch Desak Pemerintah Buka Data Sawit Hulu ke Hilir

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sawit Watch mendesak pemerintah untuk membuka data soal tata kelola kelapa sawit dari hulu hingga ke hilir. Permintaan ini dilatarbelakangi oleh harga dan kelangkaan minyak goreng yang tak berujung sejak tahun lalu.

"Kalau mau diperbaiki ya dari hulu ke hilir. Menurut saya pemerintah harus dibuka semua (datanya), dengan dibuka semuanya tidak ada yang main-main karena akan berperilaku sesuai tata kelola hukumnya. Saat ini kan kita kayak bergelap-gelapan ria," kata Deputi Direktur Sawit Watch Achmad Surambo kepada wartawan, Jumat (22/4).

Menurut dia, banyak data yang harus pemerintah buka kepada publik. Mulai dari perusahaan mana saja yang mengekspor kelapa sawit mentah, berapa besaran ekspornya, hingga kewajiban dalam negeri (DMO) disalurkan kemana.

"Kan itu harus bisa dicek semua. Saat ini saya tidak tahu kalau 20 persen minyak goreng dari kewajiban (ke mana), itu kita bisa cek enggak?," ucapnya.

Ia pun menuding minyak goreng dikuasai oleh konglomerat dari hulu hingga ke hilir. Dengan begitu, kelapa sawit hingga produk turunannya dapat dengan mudah dipermainkan.

"Ini di hulunya saja kalau kita lihat kan sudah ada konglomerasi penguasaan lahan yang gede. Ketika itu dilakukan, sampai ke hilir nya pun pasti akan dilakukan konglomerasi. Kalau kita bisa konglomerasi di lahan, maka dengan gampang CPO-nya pun diginikan," ujarnya.

Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah untuk sesegera mungkin membuka data soal tata kelola kelapa sawit di Indonesia. Ini dilakukan agar kelapa sawit yang menjadi komoditas unggulan RI bisa lebih optimal.

"Kalau republik ini mau punya industri sawit yang strategis dan kuat dari situ mulainya. Kalau tidak dimulai dari situ, kayak gini nih. Kami bilang industri sawit ini raja limbung, luas tapi tidak menentukan. Hanya dibilang luas saja tapi yang menentukan yang lain," katanya.